Jelang Pilkada Makassar, Rudy Ancam ASN Terlibat Politik Praktis - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Jelang Pilkada Makassar, Rudy Ancam ASN Terlibat Politik Praktis

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Adanya kerawanan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat langsung dalam politik praktis kembali di wanti-wanti oleh Penjabat Wali Kota Makassar, Rusdy Djamaluddin.

Apalagi diketahui dalam waktu dekat Makassar akan menggelar Pilkada serentak yang jatuh pada 9 Desember 2020 mendatang.

Rudy menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar apabila ketahuan bermain-main dan melakukan pelanggaran netralitas ASN.

“Tolong jaga perilaku,” ungkap Rudy pada pewarta, Kamis (2/7/2020).

Dalam hal netralitas itu sendiri, Rudy pun menyampaikan bahwa tidak hanya di ucapkan akan tetapi dilaksanakan di lapangan. Dan adapun jika ada ANS yang ketahuan melanggar disebut langsung akan di evaluasi.

“Saya akan memimpin Kota Makassar senetral mungkin tanpa dipengaruhi oleh A, B, C, dan D. Saya ingin memastikan pemerintahan berjalan dan melaksanakan Pilwali sampai terpilihnya wali kota definitif,” tambahnya.

Adapun diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ancaman terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas. Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Sementara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 disebutkan jika PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan ASN tidak boleh terlibat di semua tahapan pemilu.

Mekanisme pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) kabupaten atau kota. Setelah ada rekomendasi tersebut, Komisi ASN akan mengeluarkan rekomendasi mengikat kepada pejabat penilai kepegawaian.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending