Perwali Pembatasan Keluar Masuk Kota Makassar Segera Disahkan - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Perwali Pembatasan Keluar Masuk Kota Makassar Segera Disahkan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020 terus digenjot oleh pemerintah kota (Pemkot) Makassar sebagai upaya untuk menekan angka laju peyebaran Covid-19 di Makassar yang masih masuk kategori zona merah.

Asisten 1 Pemkot Makassar, M. Sabri saat di wawancara menjelaskan kalau revisi perwali tersebut sudah memasuki tahapan vinalisasi. Dimana kata dia, dalam waktu dekat Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin akan segera menandatangani perwali yang baru tersebut.

“Belum ada nomornya. Perwali 31 tahun 2020 akan segera diganti degan perwali yang baru tentang Percepatan Pengedalian Covid-19 di Makasaar. Perbaikan-perbaikan dari beberapa pasal yang ada di Perwali 31 dibuat lebih secara tekhnis dan lebih menjurus,” ungkap Sabri di Posko Covid-19 Makassar, Kamis (2/7/2020).

“Surat keterangan keluar masuk ini sudah menjadi keputusan, tapi teknisnya masih akan dibicarakan. Drafnya sudah selesai, mungkin satu dua hari ini sudah bisa ditanda tangani pak wali sebelum hari Senin,” sambungnya.

Perwali baru yang akan mengatur tentang pembatasan orang keluar ataupun masuk Makassar itu nantinya disebut Sabri akan ada pengecualian, khusunya bagi TNI, Polri, ASN, dan Kariawan yang berdomisili di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) tapi bekerja di Makassar.

“Karena itu mobail, apa yang dibuat haya surat keterangan dari kepala Desa atau Lurah dimana di Mamminasata atau istansi yang bersangkutan,” jelasnya.

Selain itu, perwali yang baru itu nantinya juga disebut akan memuat aturan perhilal penjual sayur, ikan dan kebutuhan paokok lainnya (pagandeng).

“Pakgandeng itu juga tidak boleh kita tahan. Itu yang menjadi penambahan Perwali 31. Jangan sampai menjadi carrier, begitu juga orang yang keluar dari Makassar,” ungakpnya.

Selain itu, peran RT/RW juga akan lebih dimaksimalkan kata Sabri dengan memberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing masing. Termasuk pembatasan masyarakat di wilayahnya.

“Contoh tingkat RT/RW bukan hanya mengedukasi tapi diberikan kewenangan untuk melarang orang masuk atau keluar di RT/RW yang tidak membawa surat keterangan apalagi jika datang dari luar daerah. Kemudian bisa membubarkan kelompok masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, anak mudah yang kumpul misalkan,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending