Keluar-Masuk Makassar Wajib Kantongi Surat Bebas Corona, Kecuali Profesi Ini! - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Keluar-Masuk Makassar Wajib Kantongi Surat Bebas Corona, Kecuali Profesi Ini!

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar nomor 36 tahun 2020 tentang “Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Makassar” sebagai pengganti dari Perwali Nomor 31 Tahun 2020 telah rampung.

Perwali yang memuat 15 pasal itu ditanda tangani oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin pada tanggal 6 Juni 2020 kemarin.

Salah satu poin yang ditekankan dalam Perwali baru ini adalah surat keterangan (suket) bebas Covid-19 bagi orang orang yang ingin masuk dan keluar kota Makassar.

Asisten I Pemkot Makassar, M Sabri saat dikonfirmasi mengatakan ada beberapa pengecualian bagi TNI Polri, ASN, Buruh atau Karyawan, dan Pedagang yang bekerja di Kota Makassar dan berasal dari Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar.

“Untuk orang-orang yang masuk ke Kota Makassar terutama dari kabupaten di luar Gowa, Maros, dan Takalar dikecualikan bagi TNI Polri ASN buruh atau karyawan, dan pedagang, misalnya pedagang sayur yang bolak-balik masuk,” kata Sabri pada wartawan, Selasa (7/7/2020).

Adapun yang dikecualikan, kata Sabri tetap menunjukkan surat tugas mereka atau suket mereka yang diperoleh dari instansi mereka atau kelurahan pada petugas yang berjaga di posko-posko perbatasan.

Sementara diluar dari profesi tersebut Sabri megatakan akan diberlakukan surat keterangan bebas covid yang bisa didapatkan di puskesmas, ataupun gugus tugas masing-masing daerah.

“Ini hanya membutuhkan surat keterangan dari lurah atau desa setempat bahwa dia memang pedagang setiap hari atau setiap sore, TNI Polri dan ASN lainnya bisa mendapatkan dari intasni tempat mereka bekerja. Di luar daripada itu tetap diberlakukan surat keterangan bebas covid, surat keterangan ini tidak mesti dari gugus tugas daerah, bisa dikeluarkan oleh puskesmas atau pelayanan medis terdekat di mana masyarakat bisa mendapatkannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Sabri, Perwali tersebut merupakan lanjutan dari Perwali sebelumnya. Di dalamnya diberi ketegasan ketegasan yang tidak diatur di Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan.

Sekedar diketahui sebelum Perwali Nomor 36 ini diterapkan terlebih dahulu akan disosialisasikan dan diuji coba selama tiga hari.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending