Organda Makassar Soroti Penerapan Perawali 36 Tahun 2020 - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Organda Makassar Soroti Penerapan Perawali 36 Tahun 2020

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Penerapan Perwali nomor 36 Tahun 2020 tentang pembatasan warga keluar masuk Makassar sejak Senin (13/7/20202) mulai dilakukan. Sejumlah perbatasan pun mulai dijaga oleh pasukan gabung dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19 Makassar. Namun dalam penerapan perwali itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Sainal Abidin malah menyoroti.

Perwali nomor 36 Tahun 2020 dinilai tidak adil, pasalnya ada beberapa poin dalam perwali itu memberikan pengecualian. Misalkan untuk warga MAMINASATA yang cukup mengambil surat dari instansi terkait sebagai syarat masuk ke Makassar. Sementara, warga Makassar yang mau keluar daerah harus mengambil surat Covid-19 terlebih dahulu.

“Seharusnya harus bersifat adil, Gowa, Takalar, dan Maros yang mau masuk Makassar harus mengambil suket, karena tidak ada jaminan warga Maminasata yang dimaksud Perwali bebas Covid-19,” kata Sainal saat ditemui di Warkop, Rabu (15/7/2020).

Harusnya kata dia, setiap warga Kota Makassar yang mau ke daerah harus punya surat keterangan (suket) rapid test terlebih dahulu. Bila tak memiliki itu jangan diterima di daerahnya melainkan di arahkan untuk putar balik.

Sehingga kata dia, tanpa ada pengawasan di perbatasan, pemerintah sudah bisa memutus mata rantai Covid-19. Sainal menilai justru yang harus diperkuat adalah di wilayah atau daerah masing-masing.

“Yang bertugas di sana ada RT, RW, jadi kalau ada warga baru periksa dulu, kalau tidak lengkap harus di karantina kalau tidak mau pulang. Harus ada koordinasi dengan gubernur dan bupati di berbagai daerah,” ucapnya.

Penanganan seperti itu, kata Sainal, menggunakan lebih sedikit anggaran daripada pembatasan. Malah saat ini dengan adanya penjagaan di perbatasan malah akan menimbulkan kucing-kucingan antara warga dengan petugas yang sedang berjaga.

“Tidak mungkin 24 jam berdiri jagai itu perbatasan, pasti ada istirahat, nah pada saat reda ini dimanfaatkan warga yang tidak mau di rapid test,” ucapnya.

Sainal mengatakan bila hal itu dapat dukungan dari bupati lain dan bekerja sama dengan RT dan RW dan barangkali untuk memaksimalkan itu lebih baik itu diberikan insentitf.

“Jadi disuruh jaga daerahnya, kalau ada orang luar masuk, tahan dan periksa. Nah diberikan insentif untuk jaga derahnya.Seprti di Makassar semua RT dan RW diberikan insentif,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending