Disdik Makassar Belum Restui Sekolah Belajar Tatap Muka - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Disdik Makassar Belum Restui Sekolah Belajar Tatap Muka

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tegaskan belum mengizinkan sekolah-sekolah untuk menggelar proses belajar mengajar tatap muka mengingat status Makassar saat ini masih dalam kategori zona merah.

Hal ini juga disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Amalia Malik sebagai tindak lanjut dari wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim terkait izin sekolah tatap muka di daerah zona kuning penyebaran virus Corona (Covid-19).

Amalia Malik mengatakan restu kementerian untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak bisa langsung dilakukan tapi mesti melalui prosedur yang terpenuhi.

Pihak sekolah pun dalam hal ini Kepala Sekolah mesti mengajukan permohonan selain ke Pemkot Makassar juga pada orang tua siswa.

“Kalau itu sudah ada mereka bisa melakukan pembelajaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga surat pernyataan dari orang tua siswa. Kalau keberatan anak itu tidak bisa dipaksakan,” kata Amalia saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (10/8/2020).

alterntif text

Untuk itu, Ia meminta sekolah dan orang tua bersabar dalam waktu yang tidak ditentukan atau hingga keadaan mulai kondusif. Dan meminta tetap memaksimalkan pembelajaran daring dahulu.

“Nanti dibuat kesepakatan bersama apakah modelnya sift kelas tujuh semua masuk hari Senin, kelas delapan hari Selasa dan seterusnya. Atau bisa masuk semua kelas tetapi dibagi setengahnya saja yang masuk,” tambahnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin ikut menyapaikan jika dirinya belum merestui proses belajar secara tatap muka karena dinilai sangat beresiko.

“Ini anak-anak kita tidak boleh didekatkan dengan risiko yang sangat berbahaya. Kita mesti menunggu situasi lebih kondusif dahulu agar dapat meminimalisasi risiko,” ucapnya.

Rudy sendiri menyerahkan pada pemerintah pusat perihal itu. Dimana jika sudah di izinkan tetunya telah melalui kajian matang.

“Pemerintah pusat melakukan pencermatan yang jauh lebih komprehensif dan lebih dalam lagi terkait dengan kepentingan bangsa dan negara terhadap anak-anak,” pungkasnya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending