Pilkada Makassar, Isu Putra Daerah Hingga Anak Koruptor Mulai Ramai Di Medsos - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Pilkada Makassar, Isu Putra Daerah Hingga Anak Koruptor Mulai Ramai di Medsos

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Konstalasi politik jelang Pilkada Makassar 9 Desember 2020 semakin memanas. Para pendukung empat pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar mulai saling sindir di media sosial (medsos).

Serangan tersebut bisa jadi masuk dalam kategori kampanye negatif atau kampanye hitam (black campaign).

Dugaan menjatuhkan lawan politik bermuatan primordialisme dibuat dalam bentuk konten foto dan video serta berbagai komemtar.

Pantauan MakassarToday.com, di beberapa grup Facebook yang membahas seputar Pilkada Makassar misalnya, banyak menyoal tentang isu putra daerah, dinasti politik, calon tanpa pengalaman, antek hingga anak seorang koruptor.

Seperti diketahui, empat paslon yang akan beratrung di Pilkada Makassar, masing-masing, pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Fatma Rusdi (ADAMA), Irman Yasin Limpo-Zunnun NH (IMUN), Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (DILAN) serta pasangan Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman).

alterntif text

Empat paslon ini diketahui telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Makassar 2020 di KPU Kota Makassar dan dinyatakan telah memenuhi syarat maju lewat jalur parpol.

Apakah isu yang dialamatkan ke paslon tertentu saat ini masih terbilang wajar?

Dilanair dari rumahpemilu.org, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan prespektif hukum kampanye negatif dan kampanye hitam di kontestasi politik.

Dalam hukum kepemiluan, kampanye negatif diizinkan, sedangkan kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521. Pasal 280 ayat (1) huruf c berbunyi,

“Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.” Pasal 521, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.”

BAGIKAN:
Prev1 of 2
Advertisement
Comments

Trending