Tak Ada PSBB, Pelanggar Protokol Kesehatan Tetap Diancam Pidana - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Tak Ada PSBB, Pelanggar Protokol Kesehatan Tetap Diancam Pidana

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Malassar melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kembali menggalakkan dua Perwali baru sebagai upaya untuk menekan angka kasus Covid-19 di Makassar yang terus merangkak naik. Bahkan Makassar masih berada dalam status zona merah Covid-19.

Dua Perwali itu yakni Perwali 51 tahun 2020 dan Perwali 53 tahun 2020. Kedua Perwali itu diketahui mengatur terkait sanksi dan denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36 tahun 2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.

Dendanya pun tidak main-main apabila ada yang ditemukan melanggar. Mereka yang melanggar harus membayar denda mulai dari Rp100 ribu hingga Rp20 juta. Hal itu tertuang dalam Perwali nomor 53 tahun 2020, Bab VII yang menjelaskan tentang sanksi.

“Dendanya itu paling rendah kalau tidak pakai masker Rp 100 ribu, kalau di Jakarta Rp 250 ribu. Kita masih sama dengan Bandung. Tidak menutup kemungkinan akan naik, kita lihat perkembangannya,” kata Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Makassar, M Sabri usai menggelar konferensi pers di Posko Covid Makassar, Senin (14/9/2020).

Lebih jauh, Sabri menjelaskan untuk tempat usaha sendiri seperti cafe maupun warkop juga akan dilakukan pemantauan. Segala protokol kesehatan yang selama ini disosialisasikan oleh pemerintah wajib dipatuhi. Seperti menyediakan tempat cuci tangan dan wajib menggunakan masker.

Apabila hal itu tidak dipenuhi maka pemilik usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam dua Perwali itu. Termasuk penggunjung yang melanggar protokol kesehatan akan ikut disanksi apabila kedapatan melanggar protokol kesehatan.

“Tetapi di tempat usaha itu dilihat dari kriterianya, ada kan tempat usaha warkop sederhana, yang menengah dan menengah ke atas ini sudah harus di berlakukan. Formatnya sudah sangat jelas. Bedanya dengan yang lain kalau kemarin itu ditindak dan bergerak kita melakukan penindakan masih kita lakukan teguran dan penutupan sementara, kalau ini sudah diberikan denda langsung di tempat,” tegas Sabri.

alterntif text

“Ketika masih melakukan pelanggaran dilakukan penutupan dan ketika masih melakukan lagi (pelanggaran) akan dilakukan pidana. Bagaimana pidananya nanti, ada tim dari kepolisian,” tambahnya.

Asisten Satu Pemkot Makassar itu juga menyampaikan pemberlakuan Perwali Operasi Yustisi untuk penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Makassar yang dijadwalkan mulai hari ini belum ditentukan waktunya hingga kapan diberhentikan.

“Operasi ini sampai ada perintah untuk berhenti. Jadi tidak ada waktu operasi selama satu atau tiga bulan batas belum ditentukan waktunya. Tapi memulainya mulai-hari ini. Kalau memang Covid-19 ini melandai atau mampu kita kendalikan,” tutur Sabri.

Apalagi dalam waktu dekat akan ada pesta politik maka Gugus Tugas Covid-19 harus lebih intens melakukan koordinasikan dengan pihak KPU Makassar selaku penyelenggara bersama Bawaslu Makassar.

“Ini juga akan kita koodinasikan sama KPU dan Bawaslu. Tetang sanksi-sanksi apa yang bisa dikenakan apabila ditemukan melanggar,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dalam sambutannya pada upacara operasi yustisi penegakan protokol kesehatan mengatakan ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya untuk menghindarkan penularan Covid-19 akibat infeksi virus Corona.

“Penurunan atau melandainya tingkat keterpaparan Covid-19 di Kota Makassar harus dimaknai untuk kita menjadi tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Kunci kesuksesan arahan pemerintah pusat ini terkait operasi yustisi ini adalah sinergi kita semua,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, dirinya tidak menginginkan Kota Makassar kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, ia berharap kesuksesan operasi yustisi dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan membuat protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat.

(**)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending