Legislator Makassar Penjamin Jenazah Covid-19 Divonis Empat Bulan Penjara - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Legislator Makassar Penjamin Jenazah Covid-19 Divonis Empat Bulan Penjara

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadialan Sejahtera (DPW PKS) Sulsel, Surya Darma menaggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang telah menjatuhkan vonis bersalah pada kadernya Andi Hadi Ibrahim Baso.

Dimana Andi Hadi Ibrahim Baso tersandung kasus penjemputan paksa jenazah Covid-19 di RSUD Daya Makassar beberapa bulan yang lalu dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai degan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan.

“Ya kita serahkan semuanya ke proses hukum yg ada,” jawab singkat Surya Darma saat di mintai tanggapan terkait kasus yang menimpa kadernya itu.

Surya Darma enggan berkomentar banyak perihal kasus yang menimpah anggota DPRD Makassar itu. Bahkan saat dianyai perihal apakah akan ada saksi dari partainya mengingat ada pelanggaran hukum yang dilanggar oleh kadernya ogah ditanggapi.

Andi Hadi yang didakwa bersama dengan salah satu terdakwa lainnya.

Baca Sebelumnya : Legislator Penjamin Jenazah Covid-19 di Makassar Ditetapkan Tersangka

alterntif text

Mereka disebut melanggar Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Keputusan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

“Kalau melakukan tindak pidana dalam waktu delapan bulan, vonis langsung dijalankan. Ditambah dengan kasus pidana yang baru tersebut,” kata Ketua Majelis hakim persidangan, Ibrahim Palino.

Baca Juga : Ustadz Hadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Makassar Harap Pertimbangan Kemanusiaan

Dari hasil putusan itu, Ibrahim mengatakan akan memberi waktu tujuh hari untuk JPU dan terdakwa mengambil sikap. Apabila dalam tujuh hari tidak ada upaya hukum banding, maka dinyatakan inkrah.

“Tujuh hari yah waktunya. Terhitung mulai besok (hari ini),” tambahnya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending