Operasi Yustisi Di Makassar, Pelanggar Protokol Kesehatan Rapid Test Di Tempat - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Operasi Yustisi di Makassar, Pelanggar Protokol Kesehatan Rapid Test di Tempat

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Operasi yustisi pertama di Kota Makasar yang mula digelar pada hari, Senin (15/9/2020) kemarin malam menjaring enam orang warga yang melanggar protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker saat berada diluar rumah.

Operasi yang digelar di jalan Boulevard dan jalan Pengayoman tepatnya di Pasa Segar diketahui sebagai bagian dari instruksi Presiden RI, Jokowi untuk pendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai upanya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Penegakan Hukum Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar sebagai bagian dari penegak Perda dan Perwali, Irwan P mengatakan dalam razia itu masih saja menemukan warga yang melanggar meski sosialisasi penerapan protokol kesehatan terus di galakkan.

“Masih ada masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan,” ucap Irwan saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020).

Selanjutnya, orang mereka yang ditemukan melanggar itu akan diberi saksi berupa sanski sosial dan rapid test ditempat.

alterntif text

“Sanksinya ada tiga, sanksi sosial, rapid test dan denda. Yang kita terapkan hari ini, yang pertama dan kedua,” terangnya.

Pemberian sanksi berupa denda uang disebut belum diterapkan meski Perwali Nomor 51 Tahun 2020 dan Perwali 53 Tahun 2020 tantang denda yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan sebesar Rp100 ribu hingga Rp20 juta sudah mulai diterapkan.

“Sanksi denda belum kami terapkan, hanya sanksi sosial saja. Ini bukan hanya satu kali, ini akan 40 kali kita jalankan. Ini bertahap, sanksi denda nanti, jika kita jalan kedua atau ketiga kalinya, kita akan lakukan sanksi denda,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Makassar, M Sabri menyampaikan operasi yustisi di Kota Makassar aan terus berlangsung hingga kasus Covid-19 di Kota Makassar mulai menurun dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan meningkat.

“Operasi ini sampai ada perintah untuk berhenti. Jadi tidak ada waktu operasi selama satu atau tiga bulan batas belum ditentukan waktunya,” ujar Sabri.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending