Dana Kelurahan Rp60 Miliar Baru Terealisasi 2 Persen? - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Dana Kelurahan Rp60 Miliar Baru Terealisasi 2 Persen?

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Realisasi Dana Kelurahan Kota Makassar hingga saat ini masih sangat minim. Dari total anggaran Rp60 miliar, diketahui baru sekitar Rp3 miliar yang telah terealisasi atau baru sekitar 2 persen, hingga awal September 2020.

Dengan begitu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak agar kelurahan segera mempercepat realisasi programnya, apalagi saat ini telah mendekati akhir tahun 2020.

Sekretaris komisi C bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli saat diwawancara mengatakan realisasi anggaran tersebut berdasarkan laporan rapat Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Badan Anggaran.

“Laporannya itu bahkan baru satu kelurahan di kecamatan yang pakai, kalau tidak salah itu di Biringkanayya. Jadi kita minta secepatnya dipakai itu Dana Kelurahan, tapi tentunya jangan serta merta juga, harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar anggota legislator PPP itu.

Acil, sapaan akrabnya, mengatakan ada kecenderungan pihak kelurahan terlalu khawatir dalam merealisasikan anggarannya, padahal telah ada petunjuk teknis (Juknis) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Alasan ketakutannya mereka kan terkait Juknis ini padahal sudah ada,” ujarnya.

Dirinya meminta seluruh kelurahan proaktif dalam mendorong program kerjanya masing-masing. Apalagi Makassar saat ini melalui Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin tengah berupaya mempercepat pembangunan ekonomi.

“Jadi kelurahan ini tidak mau jemput bola, mau terus diurus. Upayakan itu program padat karya, karena selain memacu ekonomi program juga jalan,” ujarnya.

Lebih jauh Acil optimis dalam waktu tiga bulan terakhir program dapat rampung sepenuhnya asalkan ada upaya serius dari kelurahan.

alterntif text

Berbeda dengan anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Syamduddin Raga yang menilai ketakutan pihak kelurahan sangat beralasan, belakangan realisasi sistem baru dengan padat karya masih cukup baru bagi mereka sehingga memerlukan waktu dalam penerapannya.

Baca Juga : Pemkot Warning Dana Kelurahan Hingga Pekan Kedua Desember

“Itulah yang mengikat mereka, jadi kami mengharapkan ketentuan yang mengikat seperti ini jangan juga terlalu dipaksakan, ini justru memperlambat itu pembangunan, mereka ini takut jangan sampai kena undang-undang kebijakan,” ujar legislator Perindo tersebut.

Syamsuddin mengatakan, dirinya cukup optimis seluruh program dengan anggaran Rp60 milliar tersebut dapat terealisasi, asalkan ada kelonggaran dalam kebijakan tersebut.

“Mereka ini terlalu terpaku pada aturan sehingga geraknya cukup sulit,” ujarnya.

Lebih jauh Dana Kelurahan sendiri telah direalisasikan per Agustus lalu setelah sebelumnya anggaran tersebut di-refocusing akibat Covid.

Besaran anggaran perkelurahannya Rp60 milliar dimana tiap kelurahan mendapatkan jatah Rp100 juta dari APBD dan Rp316 juta dari APBN. Didalamnya juga telah dipaketkan untuk penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan.

Diketahui, Komisi C DPRD Kota Makassar telah menggelar rapat dengan Dinas PU Kota Makassar untuk membahas KUA-PPAS tahun Anggaran 2020.

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi, Abdi Asmara didampingi Wakil Ketua Komisi C Fasruddin Rusly dan dihadiri anggota Komisi C Mesakh R. Rantepadang, A. Pahlevi, Arifin Dg, Kulle, Andi Suharmika, dan M. Yahya, dan Nasir Rurung.
Pembahasan KUA-PPAS ini dijelaskan langsung Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan didampingi beberapa pejabat structural Dinas PU Makassar.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending