Pemeriksaan Suket Bebas Covid-19 Berhembus! Wahab Tahir: Urusan Orang Terhambat - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Pemeriksaan Suket Bebas Covid-19 Berhembus! Wahab Tahir: Urusan Orang Terhambat

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Isu akan dilakukannya kembali Pemeriksaan Surat Keterangan (Suket) Bebas Covid-19 di batas masuk Kota Makassar kembali santer. Apalagi Makassar hingga sekarang ini masih berada pada status zona merah Covid-19.

Meski secara resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum menyampaikan ke publik apakah benar akan kembali dilakukan pemeriksaan di batas kota, tapi wacana tersebut tengah hangat diperbincangkan.

Anggota DPRD Makassar dari Komisi D bidang Kesejahteraan Masyarakat, Abd Wahab Tahir menilai pemeriksaan Surat Keterangan (Suket) bebas Covid-19 yang sempat diterapkan di batas-batas kota tidak begitu maksimal.

Ditambah lagi Suket yang diperlihatkan hanya berdasarkan pada hasil rapid test yang tingkat akurasinya hanya mencapai 40 persen saja. Bahkan diketahui saat ini alat rapid test tidak lagi dijadikan alat pemeriksaan Covid-19.

“Pemerintah Kota Makassar mungkin berpikir Makassar ini episentrum penyebaran Covid, sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyebaran,” kata Wahab.

Pemeriksaan Suket di batas kota disebut bukan bermaksud membatasi akses keluar masuk di wilayah Makassar, melainkan memberikan pertimbangan pada orang-orang agar mematuhi protokol kesehatan.

“Bukan membatasi orang masuk Makassar tapi memberikan pertimbangan jika masuk Makassar harus memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Legislator dari partai Golkar itu berpesan, jika kebijakan itu kembali dilanjutkan maka tentu harus melalui kajian yang mendalam. Apalagi sebagian masyarakat komplain karena merasa dirugikan.

alterntif text

“Hanya saja pemeriksaan itu menimbulkan dampak, apa dampaknya? yah kemacetan, membuat urusan orang terhambat, itu semua harus diperhatikan,” pesan Wahab.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Iman Hud selaku penegak Perda dan Perwali saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mendapat informasi dari pimpinan dalam hal ini Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengenai hal tersebut.

“Kebijakan itu harus resmi, saya hanya melaksanakan perintah. Kita belum dapat perintah resmi dari bapak Wali Kota,” kata Iman Hut.

Iman menerangkan keputusan penjagaan batas kota harus berdasarkan izin resmi Wali Kota melalui Surat Keputusan (SK). Sebab kata Iman pemberitaan yang tak benar atau hoax rentan terjadi.

“Kalau ada perintah itu disertai dengan apa, SK Walikota itu seperti legal standing supaya kita tidak dibilang ora piti piti, itu kan biasa banyak berita hoax,” ucapnya.

Ia pun mengaku pihaknya juga akan menunggu keputusan Rudy terkait hal tersebut. Namun jika diterapkan kembali pun, Iman mengatakan hal itu telah ditinjau untuk penerapannya.

“Nanti kita tunggu perintah bapak Wali Kota, kalau sekiranya rekomendasi itu diterima kita laksanakan, itu resiko untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Ya kalau sudah ada instruksi tidak ada lagi alasan, yang jelas ini kajian para ahli tapi kan belum ada perintah resmi dari bapak,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending