Bawaslu Makassar Beda Presepsi Soal Pegawai Non ASN - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Bawaslu Makassar Beda Presepsi Soal Pegawai Non ASN

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar turut memberi komentar akan saksi bagi pegawai kontrak (non ASN) yang kedapatan terlibat politik praktis. Dimana dalam waktu dekat diketahui Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar tahun 2020 akan segera berlangsung.

Ketua Bawaslu Makassar, Nursari saat diwawancara mengatakan, dalam pemberian sanksi sendiri pegawai kontrak yang dimaksdukan akan terlebih dahulu ditelisik. Apakah yang melakukan pelanggaran bagian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau bukan.

“Kita lihat dulu apakah tenaga kontrak itu sudah masuk PPPK atau belum. Kalau PPPK berarti itu kenanya Undang-Undang (UU) ASN. Kita lihat syaratnya,” terang Nursari.

Nursari enggan membeberkan secara detail undang-undang apa yang akan dijadikan dasar dalam menindak pegawai kontrak yang ketahuan terlibat politik praktis. Akan tetapi sebelum dilakukan penindakan pihak Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Kita harus pastikan dulu (statusnya),” tambahnya.

Sebelumnya, Pemkot Makassar melalui Sekda Kota Makassar, M. Ansar mengeluarkan surat edaran (SE) dengan Nomor 817/4496/BKPSDMD/IX/2020, perihal Netralitas Pegawai Kontrak/Jasa Pendukung SKPD. Surat itu ditujukan kepada para pimpinan SKPD Lingkup pemerintah Kota Makassar.

alterntif text

Dalam isi surat tersebut sejumlah penegasan dimuat dimana pimpinan SKPD diminta agar memantau dan mengawasi pegawai kontrak. Apabila pegawai kontrak terbukti tidak netral atau berpihak, maka akan diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan SKPD.

“Itu pegawai kontrak memang bukan ASN tapi tenaga pendukung ASN. Jadi dia turut mengerjakan pekerjaan-pekerjaaan untuk layanan publik. Jadi bahaya sekalai kalau dia juga ikut terpegaruh, itu bisa menjadi diskriminatif,” kata Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman saat diwawancara. Kamis (17/8/2020).

Basri menjelaskan pegawai kontrak yang tersebar di SKPD-SKPD termasuk Kelurahan dan Kecamatan sangat berbahaya jika berafiliasi dengan salah satu pasangan bakal calon (balon) pasalnya kebanyakan dari mereka turut mengerjakan pekerjaan PNS.

“Jangan sampai ada diskriminasi mengenai pelayana publik kalau dia memihak? Seperti di kelurahan banyak mengerjakan tugas PNS, pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Secar tidak langsung dia bisa memperlambat pelayanan,” jelas Basri.

Untuk itu, bagi yang melakukan pelanggaran akan ditindak bahkan akan dilakukan pemberhentian. Diketahui ada sekitar 8.400 Pegawai Kontrak yang bekerja di lingkup pemerintah kota Makassar. Sebagian diantaranya adalah tenaga pendidik.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending