Operasi Yustisi Covid-19, Satpol PP Makassar Takut Terapkan Sanksi Denda Uang - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Operasi Yustisi Covid-19, Satpol PP Makassar Takut Terapkan Sanksi Denda Uang

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar mengaku berat dalam menerapkan denda uang pada warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan pada saat operasi yustisi pengendalian Covid-19.

Dimana dalam Perwali Nomor 51 dengan 53 jelas tertuang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker akan dikenakan denda maksimal Rp100 ribu perorangnya.

Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hut mengatakan, hingga hari ke lima pihaknya masih belum memberlakukan sanksi denda berupa uang pada puluhan pelanggar protokol kesehatan yang terjaring.

Alasannya, karena tidak berani menerima uang yang rentan disalah artikan sebagai pungutan liar (pungli).

“Tapi kalau sampai sekarang kita tidak berani berani sanksi uang,” kata Iman saat diwawancar, Jumat (18/9/2020).

Iman menyebut lebih memilih mengarahkan para pelanggar untuk membeli masker ketimbang mengambil uangnya.

“Kalau diberikan uang, saya suruh saja beli masker kalau uang dipegang kan kadang disalah artikan,” terangnya.

Selain itu, Iman mengaku dilema untuk menerapkan sanksi denda disebabkan tim Satpol yang turun menertibkan tak tahu mekanisme penerimaan uang sebagai sanksi.

alterntif text

Apakah akan masuk di kas daerah atau diperuntukkan untuk apa. Pasalnya, pihaknya yang turun beroperasi tidak memiliki wewenang dalam mengelolah masalah keuangan.

Tak hanya itu, Iman menuturkan pembelian masker oleh Pelanggar Protokol Kesehatan pun diberi opsi harus membagi masker ke Masyarakat atau ingin mengumpulkan ke pihaknya

“Itu maskernya dikumpulkan atau dibagikan ke Masyarakat saja. Terserah, kita hanya memberi opsi,” terangnya.

Alasan lain tidak diterapkannya sanksi uang sebab tidak semua pelanggar memiliki ekonomi yang baik. Apalagi kata Iman di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini ekonomi sangat sulit.

Sehingga pihaknya masih memilih menerapkan sanksi sosial bagi kalangan yang memang tak bisa memenuhi denda.

“Yah makanya kita masih menggunakan kategorisasi seperti membantu kita membersihkan membersihkan tempat mereka. Kalau kita melihat latar belakang ekonomi atau pekerjaannya itu yang kedua dan ketiga itu yang memberi master 10 membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau denda maksimal Rp100 ribu,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending