Dewan Melunak, Hak Angket Anggaran Covid-19 Jalan Di Tempat? - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Dewan Melunak, Hak Angket Anggaran Covid-19 Jalan di Tempat?

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pengajuan Hak Angket DPRD Makassar pada Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin rupanya hanya masih sebatas angin lalu. Dimana dalam dua pekan terakhir pasca ditolaknya draf APBD Perubahan Makassar tahun 2020 oleh Badan Anggaran (Banggar) karena dinilai cacat formil. Termasuk pemakaian anggaran Covid-19 yang dianggap tidak transparan kini sikap dewan mulai melunak.

Fraksi NasDem selaku fraksi yang getol menyuarakan pengajuan Hak Angket kini mulai irit bicara. Alasan mencari solusi atas penggunaan anggaran, NasDem mengaku masih melakukan lobi-lobi politik dengan fraksi lain.

“Sementara kita lobi-lobi teman-teman bagiamana mencari solusi terbaik untuk belanja daerah kita,” jawab singkat Mario David, anggota Fraksi NasDem yang juga merupakan Juru Bicara (Jubir) Banggar.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi NasDem, Ari Ashari Ilham yang juga ikut di wawancara mengatakan sejumlah proses usulan Hak Angket sedikit terlambat dikarenakan kesibukan anggota Dewan menjalankan tugas perjalanan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Insyah Allah besok kami matangkan untuk kelanjutannya, karena berturut-turut kami ada perjalanan AKD. Besok baru kami pulang. Lalu pagi kemudian baru akan rapat internal fraksi terkait kelanjutannya,” tungkasnya.

Lebih jauh, Ia menyampaikan ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi seperti masa reses yang dijalankan dewan beberapa pekan lalu sehingga ia belum sempat membahas lebih jauh.

“Kemarin juga baru selesai reses jadi kami masih perlu jalin komunikasi internal maupun dengan fraksi-fraksi lain untuk kelanjutannya,” tungkasnya.

Pengajuan Hak Angket sendiri diketahui diprakarsai oleh dua fraksi yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar.

alterntif text

Baca Sebelumnya : Hak Angket DPRD Makassar Bergulir, NasDem dan Golkar Galang Dukungan

Sementara itu, fraksi lain yang belum menyatakan sikap saat dikonfirmasi turut memberi alasan.

Ketua Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso mengaku pihaknya masih mempelajari wacana koleganya mendorong Hak Angket tersebut. Apalagi sejauh ini belum ada sikap secara kelembagaan DPRD terkait wacana itu.

“Secara kelembagaan di DPRD belum ada sikap. Kita juga di fraksi masih mempelajari. Tentu kami di PKS ingin yang terbaik untuk rakyat,” palarnya.

Termaauk, kata dia, di momen politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) setingkat Pilwali Makassar, fraksi PKS harus berhati-hati untuk mengambil keputusan, dengan alasan beragam kepentingan akan ikut mempengaruhi keputusan tersebut.

“Harus hati-hati. Tentu banyak pertimbangan, melihat apa resikonya, dampak yang kemungkinan ditimbulkan jika ini disetujui. Tentu kami hanya ingin yang terbaik untuk lembaga DPRD dan pemerintah terutama rakyat,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdul Azis Namu mengaku belum setuju perihal usulan Hak Angket Anggaran Covid-19.

“Khusus untuk hak angket kami PPP belum setuju sejauh itu. Tidak perlu kalau saya dari fraksi PPP,” tegas Azis.

Sekalipun sudah ada dua fraksi setuju dalam usulan Hak Angket, namun ia memberikan kesempatan pada Pemkot Makassar melaporkan anggaran dana Covid-19 apa adanya.

“Kalau menurut saya tidak urgent kalau itu. Tapi aturanya dua fraksi dari tujuh anggota kalau memenuhi persyaratan silahkan saja, tapi kalau kami berikan pemerintah kota untuk melaporkan apa adanya, sesuai yang dibelanjakan anggaran yang kemarin itu tudak usah ada hak angket segala macam,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending