Parsial APBD Perubahan 2020 Belum Dibahas, Keuangan Makassar Terancam Disclaimer? - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Parsial APBD Perubahan 2020 Belum Dibahas, Keuangan Makassar Terancam Disclaimer?

Published

on

alterntif text

Makasaartoday.com, Makassar – DPRD Kota Makassar sejauh ini belum mengagendakan jadwal rapat pembahasan Parsial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020.

Parsial APBD Peruabahan tahun 2020 diketahui diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar setelah melakukan konsultasi ke pihak Kemendagri beberapa waktu lalu.

Langkah konsultasi itu diambil Pemkot Makassar, pasca lembaga DPRD Makassar menolak membahas APBD Perubahan 2020 lantaran dinilai banyak memuat usulan kegiatan fisik.

“Sampai sekarang (Parsial) belum diagendakan Bamus (Badan Musyawarah),” kata Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), dikonfirmasi MakassarToday.com, Rabu (18/11/2020).

ARA menjelaskan, Parisal diajukan pihak eksekutif lantaran adanya kebutuhan belanja prioritas, salah satunya yang masih berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

“Kemarin kan teman-teman protes itu karena laporan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tidak transparan. Jadi kalau parsial ini diajukan tentu kita akan selektif lagi,” tegasnya.

Adapun mekanisme pembahasan Parsial, dijelaskan ARA, berbeda dengan APBD Perubahan pada umumnya, diaman usulan dalam parsial tidak mencakup keseluruhan program SKPD.

“Biasanya parsial ini hanya dibahas di tingkat Banggar dan pimpinan saja. Usulan anggarannya juga hanya yang prioritas saja,” kuncinya.

Sekedar diketahui, DPRD Kota Makassar hanya memiliki waktu lebih dari sebulan untuk merampungkan seluruh kegiatan di tahun 2020.

Tak hanya parsial, DPRD Kota Makassar saat ini juga tengah membahas RAPBD Pokok 2021, dengan melibatkan Banggar serta empat komisi yang ada.

Agenda lain juga masih berjalan di akhir tahun ini, seperti pembahasan beberapa ranperda dan sosialisasi perda.

Jika Parsial Perubahan APBD 2020 gagal disetujui lantaran padatnya aktivitas Dewan, maka bukan tidak mungkin keuangan Pemkot Makassar akan mengalami defisit dan berujung pada predikat opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bisa saja itu, disklaimer karena pasti banyak sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kembali ke kas daerah. Yang jelas urusan jadwal pembahasan itu ada di Bamus, kami Banggar tinggal tindaklanjuti,”

(Miftah)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending