Legislator Demokrat Tolak Pengurangan Tenaga Honor - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Legislator Demokrat Tolak Pengurangan Tenaga Honor

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana melakukan pengurangan jumlah tenaga honorer. Rencana itu sendiri sisa menunggu hasil evaluasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir saat dikonfirmasi menyebut proses tersebut sedang berjalan.

Evaluasi bagian dari seleksi yang diserahkan pada SKPD masing-masing untuk memberi penilaian, apakah layak perpanjangan kontrak atau tidak.

“Sedang berproses di SKPD, yang mana diperpanjang dan mana tidak. Mereka yang paling tahu kinerja, integritas, kapabilitas, dan lain-lain tentang tenaga kontrak yang mereka miliki,” ucap Yasir saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (13/1/2021).

Tenaga honor yang mengabdi pada Pemkot Makassar diketahui berjumlah kurang lebih 8.000 orang yang tersebar di sejumlah SKPD-SKPD. Tenaga honorer yang dinilai tidak lagi produktif tidak akan akan diberi kontrak baru atau kontraknya akan diputus.

“Tenaga kontrak yang punya catatan. Mungkin berapa tahun terakhir ada surat tegurannya atau apanya, yah mungkin itu sudah tidak dapat diperpanjang,” tungkasnya.

Mengetahui rencana itu, Anggota DPRD Makassar dari Komisi A, Ray Suryadi ikut memberi tanggapan. Ia menyebut langkah Pemkot Makassar kurang tepat jika melakukan pemangkasan tenaga honorer di tegah pandemi seperti sekarang ini.

Alasannya, kata legislator Demokrat itu adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan dimasa pandemi.

“Jangan dengan alasan kinerja mau diputus piring makannya orang, apalagi dimasa sulit seperti sekarang ini semua orang sulit menjalani hidup. Pekerjaan susah, mencari kerja juga susah. Ini bukan moment yang tepat. Saya tidak setuju kalau Pemkot mau melepas tenaga kontrak,” terang Ray.

Untuk itu, Ray menyarankan agar Pemerintah Kota Makassar memiliki alternatif lain seperti memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang dinilai kinerjanya tidak lagi produktif.

“Briefing saja mereka, berikan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas. Kasihan mereka kalau terlanjur direkrut,” pintanya.

Sejak awal proses penerimaan atau perekrutan tenaga honorer kata Ray sudah salah. Hal itu ditandai dengan tidak adanya patokan jumlah kuota sehingga terjadi penumpukan termasuk posisi bagi tenaga honorer yang direkrut tidak dipersiapkan sejak sebelum diterima.

“Ini jadi hal yang dilematis karena dari awal aturan tentang proses rekrutmen tenaga kontrak itu tidak ada. Tida ada jumlah yang disepakati,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending