Wali Kota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Batal Dilantik 17 Februari - Makassar Today
Connect with us

Politik

Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Batal Dilantik 17 Februari

Published

on

alterntif text

Makassartoday.com, Makassar – Jadwal pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih dipastikan molor dari batas waktu yang diharapkan pihak Kemendagri, yakni 17 Februari 2021. Hal itu menyusul belum adanya Surat Keputusan (SK) atau penetapan kepala daerah definitif pasca Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah kepada media, Senin (15/2/2020) membenarkan bahwa SK Kemendagri hingga hari ini belum diterima pihaknya.

Untuk itu, kata dia, ada opsi masa kerja Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar diperpanjang, atau menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk masa jabatan yang tidak terlalu lama.

“Kalau yang waktunya agak panjang, pasti kita pakai Pj. Tapi kalau sifatnya tidak lama, mungkin sekitar semingguan, Plh saja cukup. Plh sudah saya tanda tangani tadi, kita tunjuk masing-masing Sekda. Kalau Pj masih di Kemendagri, belum ada SK pemberhentian,” kata Nurdin.

Tak hanya SK Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar terpilih, tapi juga SK definitif kabupaten yang telah menggelar Pilkada Serentak di Sulsel, juga hingha kini belum dikeluarkan Kemendagri.

“Ada 11 SK yang belum turun dan semua akan dipimpin Plh sampai ada jadwal pelantikan definitif,” tegas Nurdin.

Menurutnya, penunjukkan Plh kepala daerah untuk mengantisipasi andai saja pelantikan tanggal 17 nanti mundur.

“Inikan supaya tidak ada kekosongan jabatan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, mengumumkan pasangan nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse (Danny-Fatma) pemenang Pilkada 2020.

Danny-Fatma meraih suara sebanyak 218.908 suara, dengan presentase 41,3 persen dari tiga paslon lainnya.

Pihak Kemendagri sendiri beberapa waktu lalu berharap pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih bisa digelar paling lambat 17 Februari, namun kepastian jadwal pelantikan itu diakui pihak Kemendagri sebelumnya harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

(Nurul)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending