Keinginan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang meminta semua kasus Din Minimi tetap dijadikan pertimbangan sebelum diberikan amnesti membuat mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Din Minimi, mengancam akan kembali memberontak jika harus menjalani proses hukum sebelum mendapatkan amnesti atau pengampunan.
“Kembalikan lagi senjata saya. Biar kita perang lagi. Jangan main-main. Kita udah baik-baik, jangan dibuat masalah. Kalau ingin masalah, kita perang lagi,” kata Din kepada wartawan seperti dikutip dari BBC, Selasa (05/01).
Senada dengan Badrodin, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut rencana pemberian amnesti kepada Din, harus dipelajari terlebih dahulu.
“Kan itu tidak seperti membalik (telapak) tangan, kita tunggu saja,” ujar Luhut kepada wartawan di Jakarta, Senin (04/01).
Sementara itu, Kepala BIN Sutiyoso selaku pihak yang melakukan mediasi dengan Din Minimi dan kelompoknya mempersilakan apapun langkah yang akan diambil oleh kepolisian terkait permberian amnesti.
“Ya saya setuju, memang itu proses kepolisian seperti itu kan, dilakukan saja, enggak ada masalah. Ini dilakukan, sambil jalan kita menunggu proses amnesti dikerjakan,” kata Sutiyoso di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2015).
Sebelum menyerahkan diri pada Selasa (29/12), kelompok Din Minimi mengajukan sejumlah tuntutan. Tuntutan tersebut antara lain pengampunan terhadap para anggotanya yang diduga terlibat kasus-kasus kekerasan, kesejahteraan bagi para mantan kombatan, dan pembangunan rumah untuk yatim piatu korban konflik.
Menurut pengamat radikalisme yang berbasis di Aceh, Al Chaidar, menilai perlu dilaksanakan proses hukum terhadap Din Minimi dan anggotanya yang tidak ditahan, sebelum diberikan amnesti.
“Ini supaya tidak terjadi pembangkangan terhadap hukum,” ujar Al Chaidar kepada wartawan.
Discussion about this post