Dampak Pencitraan Politik Murahan Dan Dangkal

Oleh: Yasrif Amir Piliang

(Banalitas Citra Politik)

Citra dalam politik, lebih dari sekedar strategi menampilkan kandidat kepada pemilih. Tetapi juga berkaitan dengan kesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benar atau tidak.

Citra yang baik, dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Namun dalam pembentukan citra, tidak sedikit yang kehilangan kekuatan penarik perhatian (eye catching). Citra yang sebelumnya diharapkan mampu menciptakan kejutan, stimulasi, dan gebrakan informasi tak terduga (entropy) berubah menjadi pengulangan-pengulangan yang terduga (redundancy).

Citra-citra berestetika dan berselera tinggi, karena kehabisan perbendaharaan tanda, pada akhirnya menjadi citra-citra yang murahan dan dangkal.

Dalam konteks komunikasi politik, hal ini berlangsung saat citra-citra politik tampil dalam jumlah banyak, frekuensi tinggi, dan waktu cepat sehingga menyebabkan pesan yang disampaikan tidak lagi menarik perhatian publik.

Pencitraan yang murahan dan dangkal, dapat dilihat dalam beberapa logika, yakni: Pertama, logika kecepatan (speed), saat ada kecenderungan di kalangan tim pemenangan mengerahkan segala potensi dan perbendaharaan tanda, citra, dan narasi dalam waktu yang dipadatkan (time compression) sehingga pada satu titik tertentu menimbulkan kejenuhan publik.

Kedua, logika ekstasi komunikasi (ecstacy of communication), yaitu ekstasi dalam penampakan citra diri (appearance) secara habis-habisan-dengan mengerahkan segala potensi citra yang ada, bahkan citra yang telah “melampaui” kapasitas, kemampuan, kompetensi, dan realitas yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan kaitan antara waktu penayangan dan kondisi psikologi massa.

Ketiga, logika tontonan (spectacle), yaitu kampanye politik yang telah bergeser ke arah tontonan massa, dengan mengikuti prinsip dan logika tontonan umumnya, yaitu memberi kesenangan, hiburan, kepuasan semaksimal mungkin, dengan menggali berbagai efek kelucuan, humor, dan dramatisasi yang bersifat palsu, tanpa ada ruang untuk menginternalisasikan makna-makna politik yang sesungguhnya.

Keempat, logika simulakrum (simulacrum), yaitu eksplorasi perbendaharaan tanda dan citra secara berlebihan dan “melampaui batas” sehingga antara citra politik yang ditawarkan dan realitas yang sebenarnya terdapat jurang amat dalam. Kandidat dicitrakan “sederhana”, “bersahaja”, dan “merakyat”, padahal hidup dalam kemewahan dan kelimpahan harta.

Kelima, logika mitologisasi (mithologisation). Berbagai bentuk mitos, fantasi, dongeng, fiksi, imajinasi, halusinasi yang bukan bagian realitas seorang kandidat ditampilkan seakan-akan sebagai “realitas” yang sebenarnya. Inilah mitos-mitos tentang keturunan, asal-usul, kesuksesan atau kebesaran masa lalu, yang sebenarnya bukan merupakan realitas masa kini.

Keenam, logika pencitraan sempurna (perfection of image), yaitu penggambaran citra sebagai sosok sempurna, seakan-akan tanpa cacat, kelemahan, dan dosa. Misalnya, kandidat yang terkait korupsi dicitrakan sedemikian rupa, seakan-akan “bersih” dan “tanpa dosa”.

Ketujuh, logika budaya populer (popular culture), yaitu menampilkan citra-citra dangkal, permukaan, dan populer dalam rangka mendekatkan seorang dengan massa populer (popular mass). Inilah iklan-iklan politik yang menggunakan gambar anak sekolah, kelompok subkultur, budaya anak muda, bahasa gaul, bahasa populer, gaya selebriti guna menarik massa.

Kedelapan, logika obesitas (obesity), yaitu terlalu padat, cepat, dan tinggi frekuensi penayangan citra-citra iklan politik, sehingga menimbulkan sebuah kondisi terlalu menggembungkan tanda dan informasi, yang tidak sebanding dengan kemampuan publik dalam mempersepsi, menerima, membaca, memaknai, dan menginternalisasikannya dalam sebuah sikap atau preferensi politik.

Maka untuk menghindarkan pencitraan dari hal tersebut, dibutuhkan manajemen pencitraan (management of image) yang efektif sehingga di satu pihak citra dapat menarik perhatian dan simpati publik, di pihak lain mampu pula menjadi ajang pendidikan politik. (*)