Oleh: Suharto, M. Si.
Basuki Tjahaya Purnama atau yang lebih populer disapa Ahok, secara sepintas dapat diberikan nilai terbaik kepadanya sebagai komunikator politik yang ‘sukses’. Konsistensi akan gaya dan model komunikasi yang tampak dalam desain komunikasi politiknya meneguhkannya sebagai salah satu newsmaker politik yang telah menempati posisi teratas sebagai figur komunikator politik pemimpin opini.
Sikap istiqomah dalam berkomunikasi gubernur DKI Jakarta tersebut, sejak mulai tampil sebagai wakil gubernur terpilih pendamping gubernur terpilih Joko Widodo pada pemilihan gubernur 2012 lalu, hingga kini sikap dan perilaku komunikasi Ahok nyaris tidak pernah berubah. Adalah gaya bahasa yang kerap dinilai tidak santun, tidak sopan dan tidak etis membuat bekas Bupati Belitung Timur itu menuai kritikan, kecaman baik langsung maupun melalui media massa dan media sosial. Berbagai macam kritikan dan beribu macam komentar miring acapkali mengiringi prilaku politik dan gaya kepemimpinannya.
Ahok kemudian perlahan-lahan menjelma sebagai aktor politik yang dinilai di satu sisi sebagai perambah jalan demokrasi dan reformasi birokrasi. Akibat dari akting-akting politik yang diperagakan selama memimpin Jakarta sebagai Gubernur dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunannya menimbulkan efek signifikan terhadap perubahan pola sikap dan prilaku pemerintahan dan layanan birokrasi yang berani memutus mata rantai budaya birokratis yang seremonial belaka, perilaku korup dan bahkan mengamputasi model pemerintahan kongkalikong dengan lembaga legislatif.
Namun, di sisi lainnya, perjalanan Ahok memimpin ibukota oleh sebagian lainnya mempersepsikan gaya kepemimpinan Ahok sedikit Bar-barian, diktator ataupun tidak berprikemanusiaan. Golongan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Ahokphobia, musuh Ahok ataupun penantang dan atau politicall inters group yang doyan berposisi sebagai oposisi dalam dan di luar pemerintahan Ahok beranggapan bahwa alumni sekolah politik partai golkar tersebut sangat kasar, tidak beretika dan bahkan kerjanya menggusur warga DKI tanpa ampun dan tanpa berprikemanusiaan.
Pertanyaannya menyusul kemudian, adalah jika ditimbang-timbang baik sepintas maupun secara mendalam, maka ada konklusi sementara yang dapat kita tarik benang merahnya. Yakni, jika Ahok dianggap sebagai pemimpin yang tak ‘manusiawi’, tidak sopan dan sangat reaktif, lalu kenapa warga Jakarta tidak merapatkan barisan untuk menurunkan Ahok sebelum masa tugasnya berakhir?
Dan jika Ahok dinilai sebagai tokoh politik yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin, lalu kenapa warga Jakarta malah berlomba-lomba menjadi relawan Ahok untuk mendukung Ahok kembali menjadi gubernur? Kenapa sebagian besar ‘raksasa-raksasa’ partai politik seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar kukuh menjadi garda depan mengusung Ahok bersama dengan partai-partai politik lain seperti parta Nasdem dan Hanura?
Persepsi Komunikasi
Menghadapi, mengamati dan ataupun melawan Ahok baik mediumnya Ahok sebagai gubernur maupun kontennya Ahok sebagai kandidat gubernur, yang dalam hal ini baik perkataan maupun tindakan-tindakan politik Ahok dinilai ‘membahayakan’, meresahkan dan bahkan menghina kaum tertentu adalah sebuah gerak dinamik yang (kemungkinan) di bawah alam sadar kita kemudian bereaksi, berteriak dan bahkan ‘menghukumnya’ sebagai sebuah tindakan yang semakin mengasosiasikan dan mempersonifikasikan Ahok sebagai pemimpin hebat, politisi kawakan dan birokrat terbaik.
Asumsinya sangat sederhana, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang senantiasa menjadi lawan (bicara dan tanding) Ahok di ranah politik adalah sebuah pertanda kesuksesan Ahok dalam melakukan strategi komunikasi politik. Bahwa sebenarnya tindak-tindakan yang berlawanan Ahok merupakan umpan balik dalam istilah komunikasi politik yang lahir akibat adanya efek komunikasi yang telah dilakoni Ahok.
Proses kerja bentuk komunikasi politik Ahok itulah yang melahirkan persepsi-persepsi komunikasi. Werner dan Jamer dalam bukunya tentang Teori Komunikasi (2009) setidaknya mengamini perilaku komunikasi Ahok. Werner dan James mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian ilmiah pada persepsilah seseorang bisa memahami kata-kata, suara dan gambar yang mereka tangkap dalam pesan yang terjadi di setiap proses informasi.
Persepsi merupakan salah satu inti dalam kerangka komunikasi politik, dimana komunikator massa lanjut Werner dan James mengharapkan audiensnya untuk memperhatikan pesan-pesan (politik) mereka, mempelajari isi pesan tersebut, dan membuat perubahan pada perilaku atau keyakinan atau menghasilkan respon-respon tingkah laku yang diinginkan.
Sebagai komunikator politik, Ahok saat bertindak sebagai sumber informasi dan atau pengirim pesan dengan gaya dan prilakunya, entah mediumnya media massa ataupun mediumnya di internal pemerintahannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak mesti ada orang keranjingan, kesurupan dan bahkan ingin berprilaku kalap untuk menghantam balik Ahok. Sebab, yang perlu disadari bahwa dinamika proses politik apapun yang dilakukan Ahok adalah sesuatu yang secara subyektif adalah “benar” dan atau dapat di”benar”kan. Dan semua prilaku dan gaya komunikasinya tidak semestinya harus reaktif dan membabi buta karena itu adalah bagian dari strategi dan taktik dalam berpolitik yang sudah terdesain secara matang dan sudah tentu terikut bilangan-bilangan atau hitung-hitungan resikonya. Jelasnya, semua desain komunikasi politik yang diimplementasikan dalam momentum dan proses politik selalu berbarengan dengan pengharapan si pelaksana dan pelaku politik untuk memperoleh dampak politik yang sebesar-besarnya dan sehebat-hebatnya. Meskipun harus gaduh, meskipun harus berskalasi tinggi dan ataupun terpaksa harus berkonflik, maka spektasi politisi dan komunikator politik akan adanya respon atau feedback senantiasa menjiwai dan menafasi setiap gerak langkahnya.
Komunikasi politik yang berdampak itulah yang dapat menguasai medan tempur politik dan dapat menyita perhatian publik. Singkatnya, semakin banyak orang atau kelompok orang yang tergoda untuk menanggapi, berasumsi dan merespons setiap tindakan dari komunikasi politik tersebut, maka akan semakin besar peluang komunikator politik tersebut untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya. Tidak tertutup kemungkinan, salah satu faktor utama dalam kemenangan Ahok (misalnya jika Ahok terpilih kembali menjadi gubernur mengungguli dua pasangan rivalnya yakni Anies Baswedan – Sandiaga S Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana) adalah akumulasi dari kepiawaian Ahok dan timnya dalam mensiasati setiap dinamika yang menyerang secara personifikasi Ahok.
Bukan pula hal yang muskil terjadi, bahwa persepsi berlebihan terhadap Ahok secara pribadi akan berdampak buruk bagi lawan politiknya (keuntungan politiknya malah ke Ahok). Karena asumsi dan persepsi berlebihan itu bisa menjadi amunisi politik bagi Ahok untuk melakukan redesain komunikasi politik dengan membangun opini publik yang seolah-olah serangan-serangan yang dialamatkan kepadanya adalah bagian dari politicking yang bersumber dari lawan-lawan politiknya, dengan memanfaatkan politicall presseure/inters group dan golongan-golongan yang secara terbuka anti-Ahok, seperti FPI.
Belajar Politik Pada Ahok
Dengan tidak berada di salah satu bagian manapun pada konteks politik dan kepentingan dalam membincang Ahok. Juga dengan tidak bermaksud ingin membela ataupun membelakangi Ahok, tulisan ini pada gilirannya ikut tergoda dengan asumsi-asumsi sebagian kecil dari elemen masyarakat untuk turut mempersepsikan Ahok sebagai tokoh politik yang patut terus memperoleh ruang berimprovisasi secara politik. Lantaran kehadirannya telah membawa dampak perubahan pola sikap dan perilaku kita di dalam berpolitik.
Eksistensi Ahok kemudian menjadi sangat penting untuk tetap di bukakan jalan untuk mewujudkan nawacita politiknya. Sebab, tanpa Ahok dunia politik kita (terkhusus di DKI Jakarta) tidak akan pernah sedinamis ini, baik sebelumnya maupun sesudah Ahok habis masanya di arena politik.
Belajar pada Ahok, saya yakin bukanlah sebuah ungkapan dan pengharapan (apalagi jalan pemaksaan) yang keliru, gila atau tidak waras. Melainkan adalah sebuah jalan intropeksi dan sekaligus mawas diri bagi sebagian orang atau kelompok (mayoritas) yang merasa lebih layak dari Ahok yang notabene berasal dari golongan-golongan minoritas.
Menjadikan Ahok sebagai sekolah demokrasi dan atau sebagai kampus politik adalah sebuah solusi jika ingin Ahok segera mengakhiri “masa berlakunya” di langit politik Indonesia. Bukan sebaliknya, dengan mengambil jalan berbeda apalagi berlawanan, maka yakinlah akan semakin memperpanjang nafas dan gerak langkah Ahok, semakin membiarkan Ahok menggurita dan bermetamorfosis sebagai golongan yang menjadi besar dan kuat.
Akhirnya, menghadapi Ahok tidak diperlukan asumsi metafisis, cukup dengan asumsi matematis saja, agar tidak menjadi bias bagi masa depan demokrasi dan politik nasional.
Harapan kita, persepsi politik yang dominan lahir dari asumsi terhadap Ahok, bukanlah diibaratkan sebagai langkah mundur untuk meninggalkan budaya dan hegemoni mayorits. Jangan sampai persepsi berlebihan, berikut reaksinya yang berdampak untuk semakin mengikis hegemoni itu dan melempangkan jalan bagi tumbuhnya komunitas mayoritas baru. Sehingga dibutuhkan kesadaran individu dan kesolehan sosial kita untuk melewati desas-desus berdemokrasi dan berpolitik yang tidak gamang dan tetap memperlihatkan sikap dan aksi politik yang mencerminkan seseorang dan ataupun segolongan orang layak dihormati sebagai pemilik sah republik ini. []wallahu a’lam bissawwab
Palu, 22 Oktober 2016
*Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Palu dan Penggiat Komunikasi Politik
Discussion about this post