Pemerintah Akan Bantu Pembiayaan Startup

JAKARTA – Rencananya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membantu membiayai perusahaan startup di 122 kabupaten di Indonesia, mulai dari Jakarta, Nias, Bima, Bandung, Bali dan Alor.

Jumlah dana yang akan dipakai untuk membiayai rencana itu tergolong besar yakni Rp 2 triliun. Dana tersebut digunakan dari Universal Layanan Obligation (USO).

“Kita sangat memuji pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendanaan, namun masalah yang sebenarnya adalah kekrangan keterampilan,” tulis Managing Director Lamudi Indonesia, Mart Polman, dalam siaran persnya, Sabtu (5/11).

Mart Polman mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin membuat Indonesia sebagai “Energi Digital Asia”. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yakni sebuah upaya untuk mencetak 1.000 perusahaan rintisan digital pada 2020 mendatang.

Usaha Indonesia untuk mencetak perusahaan-perusahaan startups, belakangan mulai membuahkan hasil. Contohnya, kata Mart Polman, seperti keikutsertaan Ahlijasa sebuah startup laundry on-demand yang mewakili Indonesia sekaligus Asia Tenggara, dalam kejuaraan Piala Dunia Startup di Silicon Valley dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama sebesar US $ 1 juta.

Namun, membangun perusahaan startup di Indonesia bukannya tanpa permasalahan, banyak yang mengeluhkan untuk mencari tenaga ahli di Indonesia, diperkirakan jumlah pekerja terampil di negeri ini hanya 10 persen dari total tenaga kerja, hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara terendah mencetak tenaga ahli di kawasan Asia Tenggara.

Menurut World Economic Forum, menurut World Economic Forum, beberapa startups di Indonesia dipaksa bekerja mandiri agar bisa berkembang, ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan swasta teknologi sulit mendapatkan keuntungan US 1 miliar.

Pemerintah telah berjanji untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga ahli ini dengan memasukan ketrampilan teknologi kepada kurikulum pendidikan di Indonesia dan memfasilitasi transfer pengetahuan dari investor asing.