JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berusaha mencari jalan penyelesaian utang-utang pajak Google di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui DJP pernah menawarkan tax settlement alias “pengampunan pajak” untuk Google. Namun, proses tersebut agak tersendat lantaran nilai tax settlement yang diajukan Google dianggap terlalu kecil.
Berdasarkan hitungan DJP, diprediksi raksasa internet itu memiliki utang pajak sebesar Rp 1 triliun yang belum terbayar sejak 2011. Ditambah dengan denda 4 triliun (400 persen), maka Google berutang pajak sebesar Rp 5 triliun.
Padahal, jika menerima tawaran pemerintah, Google cukup membayar utang pajak asli ditambah denda 150 persen jika menerima tawaran tax settlement dari pemerintah Indonesia.
Dilansir KompasTekno dari Reuters, Sabtu (17/12/2016) keterangan sumber menyebutkan bahwa perkara utang pajak Google ke pemerintah Indonesia diprediksi belum akan kelar hingga akhir 2016.
Sementara itu, sejauh ini pihak Google menolak berkomentar tentang perkembangan terbaru ini dan hanya mengulangi pernyataan bahwa pihaknya telah menjalankan kewajiban sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia sesuai porsinya.
Diketahui nilai transaksi bisnis periklanan di Indonesia pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,6 triliun. Sebanyak 70 persen angka tersebut dikuasai Google dan Facebook.
Pemerintah Indonesia berharap persoalan pajak dengan Google bisa cepat selesai agar lebih mudah menagih pajak ke perusahaan digital asing lain yang beroperasi di Indonesia, seperti Facebook dan Twitter.
Sumber: Kompas.com
Discussion about this post