Connect with us
alterntif text

Sulsel

Tuli dan Empat Hal yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Interpreter di Debat Kandidat Pilkada

Published

on

By

alterntif text

MAKASSAR – Masih ingatkah kita kasus yang menimpa seorang gadis berkebutuhan khusus atau difabel Tuli (T besar) atau difabel Komunikasi menjadi korban pelampiasan nafsu Baco Ahmad alias Amat (58) di aeral Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Makassar, pada 8 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wita, sore.

Gadis berusia 15 tahun ini sepertinya dengan mudah mendapat perlakuan keji dari Mamat yang berstatus duda itu. Gampangnya mendapat perlakuan seperti itu tak lepas dari kondisi gadis ini yang mengalami Tuli hingga dianggap tidak bisa membeberkan ‘aib’ itu kepada banyak orang.

Dari sekian banyak kasus yang dialami difabel Tuli, mungkin kasus diatas bisa menjadi contoh betapa sebagian orang masih memperlakukan tidak adil kepada orang yang berkebutuhan khusus. Belum lagi, sistem pemerintahan dan budaya menambah lebar jurang diskriminasi terhadap mereka.

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)
bersama Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan dihadiri sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan sejumlah awak media, di sekertariat PerDIK, Jl Raya Pendidikan 1 Blok B5, Makassar pada Sabtu, 15 April 2017. Kasus gadis korban pemerkosaan di Pasar Terong kembali diperbincangkan.

Gerkatin Sulsel yang berupaya mendampingi korban kewelahan. Sebab si gadis tidak pernah mengeyam pendidikan, terutama Sekolah Luar Biasa (SLB) hingga terjadi kesenjangan komunikasi ketika diminta menjelaskan peristiwa itu. Anak ini tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, umumnya difabel Tuli atau bisu.

“Kita juga bingung harus melakukan sesuatu karena anak itu hanya bisa memberi isyarat ‘iya’ dan ‘tidak'” kata Hajjaa Ramla, ketua Gerkatin Sulsel.

1. Terbelakang Soal Pendidikan
Ramla yang juga mengalami Tuli sejak kecil bisa merasakan bagaimana kondisi keluarga anak gadis yang sepertinya kurang perhatian. Menurutnya justru anak yang difabel tuli sejak kecil harus ditangani dengan serius, diajarkan soal etika dan moralitas dan harus bersekolah. “Di sekolah pasti diajarkan pendidikan moral dan seks edukasi.” ujarnya.

Pendidikan sangat penting bagi difabel, namun sisi lain aksesibilitas pendidikan bagi difabel Tuli sangat jauh dari harapan. Bahkan masih sering terjadi diskriminasi.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi, hanya saja kenyataannya difabel masih kesulitan mengeyam pendidikan di sekolah reguler. Dia menceritakan masa duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dulu, dimana dia ditolak masuk di sekolah reguler dan akhirnya masuk di SMP Luar Biasa.

“Tapi kurikulum SLB, sangat jauh tertinggal dengan sekolah umum. meskipun saya bersekolah di SMPLB, tapi materi pembelajaran yang saya peroleh tak jauh berbeda dengan pelajaran anak SD.” kata Ramla.

Hal yang jarang diketahui orang banyak adalah, ternyata banyak difabel Tuli sama sekali belum tersentuh pendidikan karena itulah sangat rentan mengalami diskriminasi, tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga berbagai penolakan di dunia kerja hingga mengurus Surat Izin Mengendara (SIM) di kantor polisi.

“Hal itu dikarenakan masih kurang orang yang melakukan advokasi kepada mereka.” kata Ramla.

Dampak tidak tersentuhnya pendidikan itu sudah dirasakan oleh LBH Makassar. Melalui ketua LBH Makassar, Aswandi diceritakanlah akibat-akibat itu. Menurutnya pihaknya telah dua kali mengadvokasi difabel Tuli dan kedua-keduanya mengalami kesulitan, utamanya soal akses komunikasi.

“Karena mereka tidak memiliki orang yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat. kami mencoba memanggil penerjemah dari guru SLB, namun mereka juga tidak bisa menerjemahkan dengan baik dengan alasan, yang sedang didampingi tersebut tidak bersekolah di sekolah SLB.” kisahnya.

2. Pentingnya Penerjemah Bahasa Isyarat
Sementara ada juga difabel Tuli yang berhasil menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Hanya saja di kampus-kampus yang menerima difabel Tuli kadang tidak mendapat penerjemah bahasa isyarat atau translator (interpreter).

Bambang, salah satu difabel Tuli merasakan hal itu, padahal dirinya berkeinginan belajar banyak. “Kami ingin di kampus kuliah itu disiapkan penerjemah agar semua difabel Tuli bisa berkuliah, bisa memperluas keilmuan dan pengetahuan. ” ujarnya.

Ramla merasakan bagaimana pentingnya interpreter itu. Dulu dia pernah mengikuti kegiatan di Jakarta. Hanya saja dia cuma melongo karena dalam kegiatan itu tidak ada interpreter.

Hal yang sama yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung debat kandidat memang memobilisir penerjemah. Sayangnya, kata Ramla, space yang disediakan sangat kecil hingga menyulitkan difabel Tuli mengetahui maksud percakapan di debat kandidat itu.

Sebagai contoh, debat kedua Pilkada Takalar 2017 lalu. Stasiun televisi lokal Sulsel menayangkan acara debat itu secara langsung. Tapi penampilan penerjemah sangat kecil, disamping itu interpreter sepertinya ditempatkan di ruang minim cahaya hingga space di layar televisi selain kecil juga sedikit gelap.

Berbeda dengan televisi di Eropa yang untuk space untuk interpreter hampir sama besarnya dengan penyiar televisi.

3. Ditolak Dalam Dunia Kerja
Terbelakangnya mendapat pendidikan di Indonesia, masalah difabel Komunikasi juga sangat bersinggungan dengan masalah pekerjaan. Difabel tuli atau bisa yang memasuki usia produktif bekerja justru nyaris menjadi pengangguran dan beban keluarga akibat tertutupnya lapangan kerja bagi mereka.

Arfan yang juga Pengurus Gerkatin Sulsel, sangat merasakan kondisi itu. Ia menceritakan jika dirinya pernah dipanggil oleh sebuah perusahaan untuk mengikuti tes wawancara. Namun, saat pihak perusahaan mengetahui Arfan ternyata Tuli, ia akhirnya didiskualifikasi.

“Ini tentu satu contoh tindakan diskriminasi mengingat teman-teman Tuli juga memiliki potensi yang bisa ia gunakan dalam bekerja.” kata Arfan.

4. Tidak Bisa Mendapat SIM
Secara fisik, difabel Tuli atau difabel komunikasi mampu mengendarai motor atau mobil. Tapi saat mengajukan surat izin mengemudi (SIM), lagi-lagi mereka ditolak. Itu karena adanya peraturan soal sehat fisik dan jasmani sebagai pra syarat untuk mengeluarkan kartu itu.

Arfan pernah berupaya mengurus SIM di Polrestabe Makassar, tapi karena ditolak dia hanya memakluminya saja. Lantas dia pernah terjaring operasi lalu lintas di jalan, karena kondisinya Arfan malah dengan mudah bebas.

Menurutnya keterbatasan difabel ini dijadikan alibi pembenaran. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan SIM D yang diperuntukan bagi teman-teman difabel yang dianggap bisa berkendara.

Direktur PerDIK, Abdul Rahman mengatakan, sebenarnya diskusi seperti ini harus rutin dilaksanakan agar masyarakat dapat banyak mengetahui informasi terkait difabel. “Insyaallah, tiap bulan, PerDIK akan rutin melakukan diskusi publik yang akan membahas seputar dunia ke-difabilitasan.” tutupnya. (Kuba)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending

Copyright © 2015 makassartoday.com. All Right Reserved.