Munaslub Golkar, Jangan Aklamasi

Oleh: Notrida Mandica

Perlehatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar (PG) tak terhindarkan. Meski masih ada tarik menarik soal jadwal apakah dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan kedua Setya Novanto.

Ketum DPP PG, yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari jadwal, nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) mencuat sebagai salah satu calon kuat.

Bahkan beredar kabar akan diambil langkah aklamasi menetapkan AH pada Munaslub nanti. Langkah aklamasi ini dianggap sebagai cara yang cepat dalam masa sulit.

Selain alasan pragmatis lainnya bahwa mekanisme ini baik untuk mengeliminasi proses pemilihan yang bersifat transaksional.

Dalam pandangan saya, metode aklamasi bukan pilihan yang tepat. Alasan waktu dan kekhawatiran tentang proses transaksional terlalu berlebihan.
Sebaiknya praktek penunjukan langsung atau aklamasi tidak diterapkan lagi dalam sistem demokrasi.

Oleh karena mekanisme ini cenderung bersifat otoritarian dan subyektif, serta elitis. Selain itu, cara aklamasi ini sarat kepentingan dan menutup peluang bagi kader lain yang punya kualitas sama atau lebih baik utk bersaing terbuka.

Seharusnya DPP PG membuka ruang kontestasi yang egaliter, terbuka untuk semua kader yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagaimana diketahui DPP PG memiliki sejumlah nama kuat untuk bertarung untuk kursi Ketum DPP PG. Antara lain Idrus Marham, Titiek Suharto, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Oetoyo, Agus Gumiwang, dan tokoh Daerah Syahrul Yasin Limpo.

Karena itu, menuju Munaslub DPP PG, pilihan kontestasi harus dikedepankan. Para kader yang kompeten diberi ruang untuk bersaing secara terbuka dan transparan.

Dan bagi kader dan tokoh PG seharusnya pada Munaslub nanti tidak mengakomodir praktek barter suara dengan uang. Sehingga Ketum yang terpilih nanti bersih dari proses transaksional.

Ini berarti pula para kader dan tokoh membantu membersihkan PG dari hulu yang nanti berpengaruh kuat ke hilir. Karena proses transaksional terbukti telah menghancurkan PG. (*)

(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPP PG)