978 Napi di Lapas Kelas I Makassar Terdaftar Sebagai Wajib Pilih

Makassartoday.com – Jelang Pemilu 2019, Ketua KPU Kota Makassar, Faried Wajdi, didampingi jajaran divisi melakukan sosialisasi ke Lapas Kelas I Makassar, Selasa (8/1/2019).

Pada kunjungan ini Syarief menyampaikan rencana penyelenggaraan Pemilu sekaligus menyampaikan penempatan empat TPS bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar.

“TPS ini nantinya akan dibagi tiga oleh Lapas Kelas I Makassar yakni, TPS khusus warga Makassar, TPS khusus warga Sulawesi Selatan, dan TPS satu untuk warga luar Sulawesi Selatan,” jelas Faried Wajdi.

Menyambut baik kedatangan Ketua KPU Makassar, Kepala Lapas Kelas I Makassar, Budi Sarwono, menyampaikan bahwa Lapas Kelas I Makassar terbuka untuk KPU, Khususnya dalam rangka sosialisasi Pemilu 2019.

Dihadapan KPU, Budi juga menegaskan, ASN di UPT Lapas Kelas I Makassar bersifat netral dan hanya menjadi mitra antara KPU dan narapidana.

“Saya sudah sampaikan pada ketua KPU dan beliau juga sudah mengedarkan bahwa ada daerah-daerah khusus yang tidak boleh dimasukki, oleh karena itu kita minta Kepala KPU untuk membackup kita bahwa kita ini hanya sebagai mitra walaupun didalamnya warga dan pemilih tetapi tetap di bartasi bahwa ASN adalah mitra,” tegasnya.

“Mengenai sosialisasi visi misi dan calon, mudah-mudahan ada sosialisasi dari KPU, karena memang kita semuanya terpusat oleh KPU. Kita percayakan saja semuanya dengan KPU karena kami disini hanya sebagai mitra antara KPU dan Narapidana” tambah Kalapas Kelas I Makassar.

Budi Sarwono mengatakan, terdapat 978 warga binaan Lapas Makassar masuk daftar pemilih, untuk itu ia mengharapkan KPU bisa menyelenggarakan sosialisasi pemilu, sebab warga binaan juga berhak mengetahui siapa saja kanidat yang dicalonkan di pemilu nanti.

Kendati, Ketua KPU Farid Wajdi berharap bahwa seluruh pemilih tetap harus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), beliau juga ingin memastikan bahwa hak pilih warga binaan di Lapas Kelas I Makassar terjamin dan terdaftar seluruhnya.

“Kita mau meminta akses untuk mendata warga binaan yang saat ini ada di Lapas Makassar, dan belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Intinya, kita mau ke Lapas dan Rutan untuk melindungi hak pilihnya warga binaan yang siapa tau memiliki hak pilih,” harap Farid Wajdi. (Hajji Taruna)