MK Mungkinkan Putusan Sengketa Pilpres 2019 Dipercepat

Makassartoday, Jakarta – Juru Bicara Mahkamah Konstitus (MK), Fajar Laksono, mengatakan, putusan sidang sengketa Pilpres 2019 yang diagendakan berlangsung pada Jumat (28/6/2019) nangi bisa saja dipercepat. Hal itu, menurutnya, tergantung dengan kesiapan hakim.

“Mungkin saja kalau semua sudah dianggap selesai dan siap. Bisa saja jadwal dimajukan sebelum tanggal 28 Juni 2019,” katanya di gedung MK Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Fajar mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memperoleh pendapat dari sembilan hakim MK. Adapun agenda RPH perdana yang dimulai hari ini, ungkap dia, diikuti oleh seluruh hakim berikut sejumlah pegawai yang telah disumpah di MK.

“Agenda RPH ini dilakukan secara tertutup. Sejak pagi tadi, kegiatan rapat berjalan kondusif. Selain hakim, hanya sejumlah pegawai yang sudah diambil sumpahnya hadir dalam agenda itu,” ucapnya.

Dia menjelaskan, jalannya sidang RPH membahas terkait seluruh dinamika fakta persidangan terbuka untuk proses pengambilan keputusan. Termasuk, lanjut dia, pembuatan draft putusan yang akan diumumkan kepada publik.

Fajar menuturkan, sesuai dengan ketentuan MK tidak diperkenankan membacakan putusan terkait kesimpulan RPH tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada sejumlah pihak terkait paling lambat tiga hari.

Pihak terkait yang dimaksud adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pemberitahuan itu sendiri akan ditampilkan melalui website resmi MK untuk diketahui oleh publik terkait waktu pengumuman putusan sidang. (Sumber; Kronologi.id)