Gertak Sambal? Pansus Covid-19 Ternyata Masih Sebatas Wacana

Makassartoday.com, Makassar – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 oleh mayoritas fraksi di lembag DPRD Kota Makassar, hingg saat ini masih sebatas wacana. Sejumlah legislator mengaku belum mengetahui apakah ada jadwal rapat terkait pembentukan pansus tersebut.

“Besokpi dilihat itu untuk pengawasan dana Covid -19, apakah besok akan dibacakan langsung atau atau bagaimana. Kita lihat saja besok, kemungkinan langsung juga diumumkan pansus untuk penaganan dana Covid,” kata Andi Suhada pada Makassartoday.com, Senin (11/5/2020).

Sekedar diketahui, DPRD Kota Makassar dijadwalkan akan melaksanakan rapat paripurna tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertangunggjawaban (LKPj) Wali Kota Makassar pada Selasa (12/5/2020), besok.

Baca Sebelumnya : Gara-gara PSBB, Tensi Politik Memanas di Makassar

Dalam surat undangan yang tersebar di kalangan media, tak ada agenda tentang rapat pembahasan pembentukan Pansus Covid-19. Seperti diketahui, pansus sedianya memberi akses lebih jauh kepada Dewan dalam mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 oleh Pemkot Makassar.

“Otomatis, karena fungsinya kita juga sebagai pegawas dan budgeting. Inikan juga bukan uang sedikit jadi kita mau tahu kemana larinya itu uang,” tegas Suhada.

Sebelumnya, Anggota Komisi A Bindang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Azis Namu memgatakan, pembentukan Pansus Covid-19 masih dalam proses usulan ke pimpinan DPRD Makassar selaku pengambil keputusan. Azis mengaku bahwa sebagian besar fraksi telah melakukan komunikasi.

“Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Makassar, semunya itu sedang mengusulkan ke ketua DPRD Makassar untuk segera ditetapkan,” pungkasnya.

Dilansir sebemumnya, tensi politik di DPRD Makassar meningkat setelah berbagai masalah muncul dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebagian legislator menilai penerapan PSBB di bawah kendali Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb tidak berjalan sesuai rencana.

Salah satu yang dipersoalkan adalah keterlambatan pendistibusian sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Bahkan sampai hari ini, dilaporkan jumlah sembako yang terdistribusi belum mencapai 50 persen dari 60 ribu paket sembako yang disiapkan.

Melihat kondisi itu, mayoritas legislator mendorong dibentuknya Pansus Covid-19 untuk lebih jauh mengawasi penerapan PSBB.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengatakan, pembentukan Pansus Covid-19 mulai diajukan pada Selasa, besok.

Langkah itu diambil pihaknya, mengingat selama ini Pemkot Makassar kurang transparan dalam mengelola anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Selasa pekan depan kita mulai bahas. Mayoritas fraksi sudah sepakat agar dibentuk Pansus. Selama ini banyak kebijakan yang diambil sendiri pihak eksekutif, termasuk penggunaan anggaran itu yang kami anggap belum transparan. Pansus itu nantinya melahirkan rekomendasi terkait krbijakan yang telah diambil para pejabat yang terlibat,” jelas legislator Fraksi Demokrat itu, Rabu (6/5/2020) lalu.

(Isak Pasabuan)