Fatma Wahyuddin Sosper Retribusi dan Pelayanan Persampahan

Makassartoday.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Pesonna Hotel Makassar, Minggu (23/8/2020).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Amirai HM, AP., S.Sos., MAP, selaku Sekretaris Kecamatan Ujung Pandang serta Muh. Aminuddin, S. Sos., M.Si selaku Lurah Bulogading.

Kegiatan Sosper Dewan Fraksi Demokrat Makassar ini juga dihadiri kurang lebih 100 orang peserta, terdiri dari tokoh, pemuda, kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Fatma, sapaan akrab legislator dua periode itu, dalam sambutannya menekankan pentingnya Sosper, guna penyebaran informasi dan produk hukum, baik yang dilahirkan Pemkot Makassar (eksekutif), maupaun yang menjadi insiasi lembaga DPRD Makassar (legsilatif).

“Sosper ini menjadi penting buat kita semua agar memahami regulasi yang berlaku di masyarakat. Khusus untuk Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, banyak pasal-pasal yang harus kita pahami bersama agar perda ini bisa berjalan dengan efektif,” jelas Fatma yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kacamatan Kepulauan Sangkarrang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, dan Tallo itu.

Amirai HM, AP., S.Sos., MAP, selaku Sekretaris Kecamatan Ujung Pandang yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan itu menguraikan jumlah sampah yang masuk setiap harinya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, sudah mencapai 1.000 ton per hari. Sementara yang dapat dikelola setiap harinya hanya 425 ton sampah.

Kondisi itu, kata dia, dapat berdampak pada kehesahatan masyarakat, khususnya mereka yang berdomisili di sekitar TPA. Untuk itu, persoalan persampahan menjadi perhatian khusus, tidak hanya Pemkot Makassar tapi juga masyarakat (rumah tangga) dan pelaku usaha.

Adapun retribusi yang ditarik dari persampahan, sambungnya, menjadi pendapatan daerah yang nantinya ditujukan pada penataan persampahan di wilayah masing-masimg, termasuk area TPA.

“Jumlah sampah semakin meningkat seiring jumlah penduduk yang semakin banyak. Jenis sampah pun semakin beragam dan mulai tidak terkendali. Jika masalah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan,” urainya.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta menanyakan tentang penarikan retribusi sampah kepada warga kurang mampu, dimana nilai retribusi dianggap tidak sepadan dengan jumlah penghasilan mereka setiap bulannya.

Fatma yang menanggapi pertanyaan teraebut menyampaikan, bahwa kebijakan sedianya tidak bersifat kaku, apalagi sifat retribusi yang bereba dengan pajak yang sifatnya wajib atau dipaksakan.

“Kebijakan jangan kaku, kalau memang warga tidak mampu membayar retribusi karena alasan nilainya terlalu besar, pihak kecematan harusnya mengkondisikan hal tersebut,” kata Fatma yang juga anggota Komisi D bidang Kesra itu.

Sementara Lurah Bulogading, Muh. Aminuddin, S. Sos., M.Si menambahkan, bahwa dalam Perda dan Perwali tentang Persampahan diberikan kebijakan meringankan pembayaran retribusi dengan mengajukan surat keberatan ke pemerintah setempat.

“Artinya jika ada warga tidak mampu, bisa mengajukan surat keberatan, nanti akan ditindaklanjuti pemerintah setempat,” kata Lurah Bulogading, menimpali.

Di akhir pemaparannya, Aminuddin juga berharap, agar warga yang menjadi peserta bisa menjadi corong informasi ke warga lainnya dalam memberikan pemahaman tentang aturan persampahan.

Adapun retribusi yang ditarik ke warga, kata dia, akan digunakan dalam program penataan persampahan, termasuk honor para petugas serta fasilitas angkutan sampah di wilayah masing-masing.

(Riel)