Taktisi Kekurangan Bansos, Dewan Minta Wali Kota Makassar Siapkan Rp52 Miliar

Makassartoday.com, Makassar – Ketua Komisi D Bidang Kesejahtraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan anggaran taktis jika hasil valisdasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) terlambat.

Hal ini disampaikan Wahab,usai menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) terkait menurunnya penerima manfaat bantuan sosial (bansos), di Gedung DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Kamis (25/03/2021).

“Rencananya kita akan mengusulkan pada pemerintahan Danny-Fatma untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp52 miliar jika data validasi dari Kementerian Sosial terlambat datangnya,” kata Wahab.

Wahab melanjutkan, langkah lain yang ditempuh oleh Komisi D adalah merekomendasikan tiga anggota Komisi D, melakukan konsultasi ke Kemensos, sehingga ada solusi atas kekurangan BPNT.

Legislatif Fraksi Golkar ini menyampaikan keprihatinannya terhadap data penerima bantuan sosial dari 39 kuota yang diberikan Kemensos, namun yang tervalidasi hanya sebanyak 11 ribu saja. Menurutnya penurunan tersebut sangat dalam.

“Makanya kita koordinasikan bersama Dinsos, TKSK, dan Sahabat TKSK, mencari tau penyebabnya mengapa sampai terjadi hal itu,” ujar Wahab.

Wahab menyebutkan, jika tidak tertangani secara baik masalah ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta, agar Dinsos, TKSK serta Sahabat TKSK turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan masalah tersebut.

Karena menurutnya, data itu meski telah vailid di Kementerian, namun bersifat sementara. Lantara masih menunggu validasi, sehingga harapannya satu, dua, minggu kedepan data dapat bertambah.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Sosial Asvira Kuba menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan komunikasi dengan pihak kementerian, selain itu dirinya membuka layanan posko pengaduan.

Asvira menyebutkan, sebenarnya tak ada pengurangan kuota hanya saja proses validasi erat kaitannya dengan NIK PKM dan NIK di Dukcapi tidak sincron. Ketika masuk masuk di sistem data bermasalah.

“Kita hanya tunggu saja, inikan masalah validasi yang sementara berjalan di kementerian kita berdoa saja semoga bertambah dari 11 ribu bisa terpenuhi untuk BNPT bulan April dan Mei,” tutup Asvira.

(Nurul)