Laporan Keuangan Makassar 2020 Predikat Wajar Dengan Pengecualian

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel menetapkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2020.

Penyerahan LHP LKPD dilakukan pihak BPK Sulsel secara virtual di ruang rapat Wali Kota Makassar, kantor Balaikota, Selasa (18/5/2021).

Diketahui, LHP LKPD Pemkot Makassar tahun 2020 di masa kepemimpinan tiga Penjabat Wali Kota, yakni Muh Iqbal Suhaeb, Yusran Jusuf dan Rudy Djamaluddin.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto usai menerima LHP LKPD mengatakan, pihaknya segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK.

Danny mengaku heran dengan model laporan keuangan di masa itu, khususnya temuan pinjaman. Bahkan, Danny menyebut model laporan keuangan saat itu sangat primitif.

“Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan akrual basic dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini, itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol. Mestinya semua harus terkontrol,” ungkap Danny.

Danny memastikan, di bawah kepemimpinannya, bersama Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi akan membenahi LHP untuk meraih kembali target WTP.

“Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali meraih WTP, yang terkait dan terlibat didalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari semua,” tegasnya.

Sekali lagi Danny mengingatkan bahwa didalam misi pemerintahannya ada tiga tolak ukur untuk bebas dari indikasi korupsi.

“Jelas sekali sudah saya terangkan ada tiga ukuran bebas indikasi terhadap korupsi yaitu jujur LHP KPK , bebas LHP BPK dan bebas LHP dari Inspektorat,” terangnya.

(*)