Makassartoday.com, Makassar – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar menuai sorotan Komite Etik. Berbagai persoalan yang selama ini timbul dinilai akibat tidak transparannya manajemen rumah sakit.
Sorotan Komite Medik RSUD Daya Makassar disampaikan dr. Nuralam Sam selaku sekretaris dalam rapat kerja Komisi D bidang Kesra DPRD Kota Makassar yang dipimpin langsung Ketua Komisi D, Abd Wahab Tahir, Rabu (23/6/2021).
Nuralam Sam di hadapan Dewan menilai pentingnya transparansi manajemen sarana dan prasarana rumah sakit, diantaranya, mekanisme pembagian remonerasi, tenaga IT yang kurang berkompeten, serta pengadaan obat yang sering tidak mencukupi.
“Kami merasa perlunya transparansi dari pihak manajemen terkait sarana dan obat-obatan yang ada. Bayangkan saja pak, biasanya kita kurang obat yang sangat mendasar, seperti asam mefenamat. Itu sangat sering pak. Terlebih lagi ketidaksesuaian anatar yang diminta dan yang tersedia,” sorotnya.
Sebelumnya, anggota Komisi D dari Fraksi PKS, Yeni Rahman merekomendasikan perlunya koordinasi antara pihak menajemen dan fungsional terkait pengelolaan rumah sakit hingga pelayanan kesehatan yang memadai.
“Perlunya evaluasi dan revisi soal regulasi baik itu perda maupun perwali yang menjadi acuan mengelola rumah sakit umum ini,” kata Yeni.
Rekomendasi itu juga menyusul adanya temuan dalam LHP BPK yang mengindikasi kerugian negara di RSUD Daya Makassar sebesar Rp400 juta.
“Saya merekomendasikan agar koordinasi kedepannya lebih intens antara pihak manajemen dan fungsional agar pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. soal perda dan perwali kita koordinasikan bersama pak wali, jika itu memang perlu direvisi, kita harus revisi,” tegas Yeni.
Pihaknya juga menekankan, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hal mendasar bagi masyarakat. Maka dari itu, pelayana kesehatan dituntut untuk tetap layak dan memadai.
“Rumash sakit Umum Daya Makassar adalah salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di kota Makassar. olehnya itu pengelolaan RSUD Daya harus dijaga dengan baik pula,” tegasnya.
Ketua Komisi D, Abdul Wahab Tahir menambahkan, rapat bersama Komite Medik menyoal pada jasa medik dan berbagai kendala dalam pengelolaan rumah sakit.
“Soal jasa medik, komunikasi, pengelolaan hrs akuntabel dan revisi perwali dan perda,” kata Wahab.
Pihaknya juga menjadwalkan rapat lanjutan dengan pihak rumah sakit pada Santu siang, pekan ini.
Sementara itu Bagian Humas RSUD Daya Makassar, Wisnu menolak jika tenaga rumah sakit, khususnya bidang IT disebut kurang berkompeten.
“Saya kira bukan kurang kompeten, tapi sampai saat ini di RSUD Kota Makassar belum memiliki pegawai dengan kualifikasi ahli di bidang IT, sehingga masih melibatkan pihak ketiga dalam pengembangan IT di RS,” kata Wisnu.
Sementara terkait penyediaan obat yang dikeluhkan Komite Etik, Wisnu menjelaskan, pihak rumah sakit dalam pengadaan obat berdasarkan usulan yg diajukan oleh user (dokter), kemudian disesuaikan dgn daftar obat yang ada dalam Fornas (Formularium Nasional) kemudian baru diorder ke penyedia melalui e-Purchasing.
“Proses tersebut membutuhkan waktu, sehingga pada saat kebutuhan obat meninggkat (pasien bertambah). Sementara pengadaan obat tersebut masih berproses di sistem. Ini yang menyebabkan kadang stok obat tersebut kosong/belum tersedia,” pungkasnya.
(*)
Discussion about this post