Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih menunggu hasil verifikasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di Sulsel. Nakes yang dimaksud adalah yang bertugas untuk penanganan Covid-19, di rumah sakit milik Pemprov Sulsel.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid, mengungkapkan, verifikasi APIP sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembayaran.
“Sekarang dalam proses verifikasi APIP. Kita tunggu dulu hasilnya, setelah semua clear, akan langsung dibayarkan. Jadi, bukan tidak mau dibayar. Tapi ada prosesnya. Kita tunggu saja,” ujarnya, Minggu, 18 Juli 2021.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah membayarkan anggaran Rp79 miliar lebih, untuk penanganan Covid-19. Untuk insentif nakes, akan dibayarkan oleh BKAD jika telah diverifikasi.
“Masih dalam proses. Harus diverifikasi dulu oleh APIP,” kata Rasyid.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari, menjelaskan, pembayaran nakes yang sudah diajukan pihak rumah sakit untuk tahun ini mencapai Rp8 miliar lebih. Antara lain, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSUD Haji, dan RSUD Labuang Baji.
“Untuk tahun 2021, menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, dan verifikator dinas kesehatan, untuk kami ajukan ke Inspektorat Daerah untuk direview, dan ke BKAD untuk proses selanjutnya,” ujarnya.
Sementara, Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif, mengungkapkan, hasil review insentif nakes sudah bisa dirampungkan besok, Senin, 19 Juli 2021. Tinggal RSUD Labuang Baji, yang data pendukungnya belum lengkap.
“Tinggal Labuang Baji yang belum lengkap data pendukungnya. Insyaallah besok bisa rampung hasil reviewnya,” kata Sulkaf.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengungkapkan, telah mengirimkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes-nya belum banyak berubah. Salah satunya, adalah Provinsi Sulsel.
“Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain,” kata Tito, dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu, 17 Juli 2021.
Meski demikian, Tito mengakui, kepala daerah kadang tidak tahu persoalan anggaran.
“Bisa saja kepala daerah tidak tahu persoalan ini karena masalah anggaran Covid-19 ini tidak perlu melalui persetujuan kepala daerah tapi cukup proses BKAD. Yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BKAD” ujar Tito.
(*/foto: ilustrasi)
Discussion about this post