Connect with us
alterntif text

Sulsel

PAD Makassar Tahun 2021 Turun jadi Rp1.2 Triliun, Ini Penjelasan Danny

Published

on

By

alterntif text

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021. Adapun pendapatan daerah tahun ini hanya terealisasi Rp1.2 triliun.

Realisasi pendapatan daerah turun dari yang ditetapkan senilai Rp1.6 triliun. Hal itu mengemuka pada rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P tahun 2021 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Selasa (28/09/2021).

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyebut perubahan APBD tersebut merupakan perubahan APBD yang dirasionalisasi berdasarkan kondisi pendapatan daerah yang menurun.

“Jadi APBD perubahan ini adalah APBD yang dirasionalisasi karena kondisi yang pertama pendapatan yang jauh menurun,” ujarnya pasca sidang paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS TA. 2021, Selasa (28/09/2021).

Pihaknya juga menyebut kondisi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Makassar yang sulit dalam mencapai target senilai Rp1.6 triliun.

“Pada saat kami mengganti personil di Bappenda, kondisi Bappenda itu sangat-sangat berat sekali didalam pencapaian menjadi target Rp1.6 Triliun PAD disitu,” lanjutnya.

Alasan lain, sisa waktu yang menjadi faktor rasionalisasi perubahan APBD tahun 2021, berdampak pada beberapa program kerja yang sedikit sulit untuk dilaksanakan serta banyaknya program yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan.

Danny Pomanto juga menyebut rasionalisasi anggaran yang dilakukan juga merupakan stabilisasi anggaran yang mencakup anggaran pegawai sebesar 30 persen dimana sebelumnya sebanyak 33 persen dan anggaran pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya 41.3 persen menjadi sekitar 29 persen serta biaya modal yang sebelumnya sekitar 15 persen kini meningkat menjadi 30 persen ditambah persen lainnya yakni dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan hibah.

Kendati demikian, Danny menyebut poin prioritas dalam jangka waktu 3 bulan yang akan dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan dan tidak akan melakukan pekerjaan yang menyisakan sisa laba penggunaan anggaran (Silpa).

“Poin prioritas yang bisa dikerja dalam 3 bulan ini nah itu adalah pekerjaan-pekerjaan dengan proses tender yang bisa dikerjakan dalam 1 sampai 2 bulan saja. Nah itu yang realistis. Jangan bikin pekerjaan yang akan jadi Silpa, begitu,” jelasnya.

(Andini)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending

Copyright © 2015 makassartoday.com. All Right Reserved.