Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.
Nurdin Abdullah sebelumnya telah dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan. Ia juga dihukum dengan pidana uang pengganti sebesar Rp2,18 miliar dan Sin$350 ribu oleh Pengadilan Tipikor Makassar.
Nurdin Abdullah sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus suap dan gratifikasi mencapai Rp13 miliar, bersama mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel dan seorang kontraktor, terkait proyek di Sulsel.
Adapun proses pengadilan telah dinyatakan inkrah setelah Nurdin Abdullah memutuskan untum tidak mengajukan banding.
Pemberhentian Nurdin Abdullah dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) Kominikasi dan Informatika (Kominfo) Sulsel, Amson Padolo.
Amson menjelaskan, pemberhentian tersebut keluar sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan 2018-2023 dan menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel masa jabatan 2018-2023.
“Iya, SK pemberhentian tetap dari Presiden, kemarin sudah diserahkan ke DPRD Sulsel,” jelas Amson.
Amson menjelaskan, berdasarkan Pasal 173 UU No 10 Tahun 2016 wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang berhenti karena meninggal, permintaan sendiri atau diberhentikan. Itu dilakukan dengan didahului usulan dari DPRD.
“DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur,” katanya.
(*)
Discussion about this post