Connect with us
alterntif text

Sulsel

HMI Cabang Makassar Nyaris Bentrok dengan Satpol PP

Published

on

By

alterntif text

Makassartoday.com, Makassar – Aksi unjuk rasa ratusan demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (13/4/2022), nyaris barakhir ricuh.

Wahyudi selaku jendral lapangan aksi HMI Cabang Makassar mengatakan, aksi unjuk rasa pihaknya sebelummya berjalan damai, terpancing provokasi dari oknum Satpol PP yang berada di halaman dalam kantor DPRD Sulsel.

Beberapa peserta aksi terpancing, sehingga beberapa dari mereka mencoba mendobrak pintu masuk kantor DPRD Makassar yang saat itu dalam kondisi tertutup rapat.

“Tadinya aksi kami berjalan tertib sampai ada oknum Satpol PP dari dalam mencoba memprovokasi teman-teman yang berada di luar,” kata Wahyudi.

Beruntung keributan kecil berhasil diredam oleh sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di luar pintu. Selanjutnya demonstran kembali melanjutkan orasi.

Adapun pernyataan sikap dan tuntutan HMI Cabang Makassar, masih seputar penolakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.

Mereka mengeaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi memiliki makna arti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kedaulatan rakyat bermakna ruang kepemimpinan negara berasal dari rakyat itu sendiri.

“Melihat pro kontra yang terjadi terkait persoalan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, hal ini merupakan gagasan yang berasal dari kalangan elit politik legislatif. Artinya segala bentuk aktivitas pereod esi masa presiden telah diatur pada supremasi hukum kita sendiri dan kita wajib menghormatinya. Selain daripada itu gagasan wacana ini juga dinilai akan berdampak pada tantanan bukan hanya presiden dan wakil presiden saja. Tetapi juga akan ber efek kepada tatanan unsur legislatif dan eksekutif lainnya,” tegas Wahyudi.

Lanjutnya, bahwa konstitusi Indonesia memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara Lex Specialist merupakan aturan khusus mengenai pelaksanaan pesta demokrasi bangsa Indonesia.

Selain grand isu tersebut, HMI Cabang Makassar juga menyuarakan sejumlah isu lainnya, seperti kelangkaan minyak goreng serta kebiajakan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi syarat pengurusan administrasi pemerintahan.

Massa HMI Cabang Makassar depan Kantor DPRD Sulsel, Rabu (13/4/2022).

Massa HMI Cabang Makassar mengaku tetap bertahan di depan kantor DPRD Sulssl hingga malam nanti. Pasalnya, pimpinan DPRD Sulsel yang sebelumnya berjanji ingin menerima langsung aspirasi demonstran, hingga sore tak kunjung menampakkan batang hidungnya.

Editor: Hajji Taruna

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending

Copyright © 2015 makassartoday.com. All Right Reserved.