Connect with us
alterntif text

Sulsel

Jembatan Dibangun Pakai APBD di Area CPI Tinggal Rangka, Dewan: Masuk Rana Hukum

Published

on

By

alterntif text

Makassartoday.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), melaksanakan kunjungan kerja di area Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Metro Tanjung Bung, Kota Makassar, Kamis (14/4/2022).

Ketua Komisi D Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup DPRD Sulsel, Rahman Pina mrngatakan, kunjungan pihaknya ke CPI dalam rangka menagih janji komitmen pihak pengembang CitraLand atas lahan milik Pempov Sulsel seluas 12 hektar.

“Hari ini, kami datang menagih komitmen
Untuk mencari lahan 12 hektar Sebagai pengganti tanah tumbuh,” kata politisi Partai Golkar itu.

Rahman Pina mengaku, bahwa kunjungan tersebut, merupakan kali pertama dilakukan pihak DPRD Sulsel, sejak mega proyek CPI tersebut dibangun.

“Ya, inilah untuk pertama kalinya DPRD Sulawesi Selatan datang ke CPI. Karena hampir seluruh daratan baru ini telah dibangun. Sebagian besar sudah terjual,” kata Rahman Pina.

Dari kunjunhan itu, Ramhan Pina mengungkap harga lahan di CPI yang nilainya terbilang cukup fantastis, yakni Rp25 – Rp50 juta per meter.

“Kalau satu ruko, Rp15 Miliar. Mahal kan?.
Coba hitung, berapa besar mereka harus bayar kalau 1 meter saja tanah di sini Rp25-50 juta. Banyak kali kan, bisa sama satu APBD Sulsel setahun,” katanya.

Dia menyinggung soal ketidakjelasan pengelolaan CPI, dan area yang sedianya menjadi milik Pemprov Sulsel sejauh ini sebatas bisa dinikmati untuk berakhir pekan saja.

“Bagi yang berkantong tipis, bisalah dapat fadlsilitas jogging akhir pekan. Ribuan orang datang Minggu pagi, atau Sabtu sore memenuhi kawasan yang dulunya laut, lalu ditimbun, tanah dan pasirnya diambil dari Takalar. Pihak pengembang ini keenakan menjual lahan CPI, tanpa memenuhi kewajibannya ke Pemprov Sulsel,” ujarnya lagi.

Setelah memantau area CPI, pihaknya mendapati adanya jembatan yang dulunya dibangun dengan APBD Sulsel, kini telah dirobohkan tanpa alasan yang jelas.

Rahman Pina menyatakan, bahwa pembongkaran jembatan yang dibangun di masa Gubernur Sulsel, HM Amin Syam itu, dapat diindikasikan sebagai tindakan melawan hukum.

“Ada jalan yang pernah dibangun Pemprov Sulsel dari samping Trans Mall. Masuk dari pintu SPBU terus ke belakang hingga jembatan yang dibangun era bapak HM Amin Syam. Tapi rupanya jembatan ini telah dirobohkan, entah siapa. Maaf, ini bisa masuk ranah hukum. Masih ada rangkanya kelihatan,” bebernya.

Paska kunjungan ke CPI, DPRD Sulsel berencana akan menggelar rapat dengan pendapat (RDP), guna meminta kejelasan pihak pengembang atas sejumlah perosalan dan temuan yang didapatkan pihaknya dalam waktu dekat ini.

(*)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending

Copyright © 2015 makassartoday.com. All Right Reserved.