Penunjukan Ratusan Pj Gubernur, Walikota dan Bupati Bertentangan dengan Otonomi Daerah

Makassartoday.com, Jakarta – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengkritik penunjukan ratusan penjabat (Pj) gubernur, bupati dan walikota saat ini. Menurut dia, penunjukan tersebut merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Azyumardi mengatakan Indonesia mempunyai sistem otonomi daerah. Namun, penunjukan penjabat itu malah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Demokrasi kita itu semakin cacat dengan proses resentralisasi,” kata Azyumardi dalam peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi dilansir dari Kronologi.id, Minggu (22/5/2022).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sentralisasi adalah permasalahan utama Indonesia selama berpuluh tahun. Oleh sebab itu, masyarakat memperjuangkan reformasi pada 1998.

Sementara itu, salah satu buah reformasi adalah otonomi daerah. Ia menyayangkan kemunduran dengan penunjukan penjabat daerah tersebut.

“Ini bertolak belakang dengan reformasi. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi itulah yang kuat dijadikan perlawanan,” ujar dia.

“Apakah dalam bentuk PRRI atau dalam bentuk perlawanan Daud Beureh, termasuk Permesta. Tapi kayaknya kita sudah amnesia tidak mau belajar dari sejarah,” lanjutnya.

Menurut Azyumardi, demokrasi di Indonesia harus direformasi karena terus mengalami kemunduran. Ia berharap reformasi kali ini bisa dilakukan dengan damai.

“Demokrasi kita harus direformasi. Karena demokrasi kita semakin koruptif, mahal, semakin merajalela praktik cukongisme,” ujar dia.

“Jadi kita sekarang memerlukan reformasi jilid II yang damai,” imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi pada Kamis (12/5).

Penunjukan penjabat gubernur di sejumlah daerah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan setelah masa jabatan kepala daerah tersebut habis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah meminta jajaran menterinya agar menyiapkan penjabat pengganti gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya habis pada 2022.

Jokowi mengatakan pada tahun ini terdapat 101 pengganti kepala daerah yang mesti disiapkan dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

(**)