Makassartoday.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto merasa kebertan lantaran lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk jalur kereta Makassar – Parepare (Segmen E) diblok tanpa pemberitahuan.
Danny menjelaskan, mengenai lahan Pemkot yang tersandung oleh pembebasan lahan, tadinya ada empat dan sekarang menjadi lima.
“Yang di PIP itu kan sudah punya pemerintah kota, karena kita sudah serahkan yang kita punya, harusnya kita dipanggil juga untuk bicara,” kata Danny saat hadir dalam rapat yang dimediasi Pemprov Sulsel dipimpin Sekprov, Abdul hayat Gani di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (21/6/2022).
“Masa tanah kita, kita tidak dipanggil bicara. Ini langsung diblok-blok. Ini kan komersil. Apakah penyertaan aset itu atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya,” sambungnya.
Danny juga mempertanyakan penetapan stasiun yang terletak di Lantebung, yang menurutnya penempatannya tanpa alasan.
“Tidak ada alasannya, stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira begitu. Ke terminal saja dengan besarnya seperti tu, orang tidak mau ke terminal, apalagi mau ke Lantebung, kita ini perencana, kita tahu itu, disini kita menyamakan pikiran. Insyallah ketemu. solusinya sudah, sama -sama kita naik ke atas, mengenai elevated,” tanya Danny.
Sementara itu Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, persoalan yang dikemukakan Danny masalah teknis, karena dalam pertemuan ini, Danny juga menawarkan solusi program kegiatan jalur dari semua aspek.
“Tadi itu Pak Wali menjelaskan dan melihat semua aspek, mulai dari perencanaan kota, perencanaan dari strategis nasional, kepentingan masyarakat. Sehingga mengerucut sebuah keputusan yang berkualitas untuk bersama sama menghindari konflik sosial. Dari semua itu kita sudah bersepakat Pak Wali Kota juga, kita akan tunda sedikit. Untuk selanjutnya kebutuhan status ini kembali kepada Kemenhub,” tutupnya.
Discussion about this post