Makassartoday.com, Makaassar – Kebijakan pemerintah menggunakan aplikasi Mypertamina sebagai sayarat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat protes dari berbagai kalangan, salah satunya dari Badko HMI Sulselbar.
Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, A Ikram Rifqi menilai kebijakan aplikasi Mypertamina tidak mementingkan masyarakat kelas bawah.
Aplikasi MyPertamina yang digunakan sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar, kata dia, seharusnya melalui proses sosialisasi yang panjang, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.
“Bagaimana dengan konsumen kelas bawah yang tidak memiliki smartphone misalnya. Kebijakan ini juga terkesan buru-buru, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami betul soal apliaksi MyPertamina itu,” protes Ikram, Jumat (1/7/2022).
Ikram mengatakan, berdasarkan data Kominfo tahun 2017 masih ada 33,69% masyarakt Indonesia yang belum memiliki smartphone. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka menurut Ikram, akan semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah.
Ikram beranggapan, bahwa jika tujuan kebijakan itu agar penerima BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol, maka harusnya aplikasi MyPertamina cukup dijadikan alat pendataan, bukan pembelian.
Selain itu yang juga menjadi polemik di kebijakan ini, kata dia, terkait keamanan sistem. “Tidak ada yang bisa menggaransi ketika terjadi hal semacam saldo hilang dan bocor dan lain sebagaianya,” katanya.
Metode yang ditawarkan oleh PT Pertamina itu, lanjutnya, hanya mempersulit masyarakat dan bukan memudahkan. Ikram berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan upaya pemerintah dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat.
.
“Pemerintah sangat daramatis pada penyediaan BBM mulai dari penghilangan premium, kemudian menaikkan harga pertamax dan kelangkaan di beberapa daerah pertlite dan solar. Dengan hal ini tentunya masyarakat sangat merasakan kesulitannya dalam mendapatkan BBM pertilite dan solar yang langka, bahkan harus antre berjam-jam,” tutur Ikram.
Atas dasar itu, pihaknya menolak secara tegas kebijakan tersebut dan mendesak Menteri BUMN Erick Tohir untuk menggagalkan rencana pemberlakukan apliaksi MyPertamina, sebagi bentuk keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami dari Badko HMI Sulselbar mengajak kepada seluruh kader HMI se-Indonesia dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk menolak pemberlakuan MyPertamina ini,” kuncinya.
Sekedar diketahui, PT Pertamina mulai hari ini, Jumat (1/7/2022) melakukan uji coba penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar dengan menggunakan MyPertamina.
Uji coba pemberlakuan penjualan dengan MyPertamina ini dilakukan dalam rangkaian pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi.
Uji coba di 11 wilayah tersebut mencakup Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Yogyakarta yaitu Kota Bukit Tinggi, Kab. Agam, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Manado dan Kota Yogyakarta.
Discussion about this post