Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Status Tersangka Dianulir, Polda Didesak Sidik Ulang Kasus Marka Jalan

Published

on

By

alterntif text

Makassartoday.com, Makassar – Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) mendesak Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penyidikan ulang kasus dugaan korupsi pengadaan marka jalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel. Laksus menyebut, putusan praperadilan yang menganulir status tiga orang tersangka dalam kasus tersebut tidak menghentikan perkara.

“Sama sekali tak menghentikan perkara. Karena praperadilan sifatnya hanya uji formil. Polda Sulsel harus melakukan penyidikan ulang,” ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar, Rabu (12/10/2022).

Menurut Ansar, banyak kejanggalan dalam putusan praperadilan ini. Pertama, ia melihat majelis hakim tidak cermat dalam memperhatikan bagaimana alur penetapan tersangka.

Ansar menyebutkan, para tersangka dalam kasus itu didasari hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP.

“Nah BPKP ini kan auditor negara. Hasil audit yang mereka keluarkan memiliki legitimasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi anehnya hasil audit itu dibatalkan dengan dalil dalil dari tersangka. Inikan aneh. Seolah olah, dalil tersangka ini lebih berkekuatan daripada hasil audit,” ketus Ansar.

Kedua, menurut Ansar, putusan praperadilan ini seperti membolak-balik logika hukum. Ia menilai ada subjektivitas hakim yang terlihat rancu.

“Ini melukai rasa keadilan kita. Logikanya begini, kalau status tersangka Islam Iskandar dianulir, artinya audit BPKP tidak valid. Nah ini sangat berbahaya. Karena BPKP auditor negara. Tentu semua hasil auditnya itu sudah melalui uji validitas. Masa tiba tiba dibatalkan hanya karena dalil-dalil yang disampaikan tersangka. Inikan yang saya katakan logika hukum ini dibolak-balik,” papar Ansar.

BACA SEBELUMNYA: Kasus Korupsi Marka Jalan Dishub Sulsel Rp1,3 Miliar, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

Karena itu, Ansar mendesak agar Polda Sulsel tetap melanjutkan kasus ini. Ansar yakin, hasil audit BPKP yang menemukan kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar sangat valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Seharusnya inikan diuji di proses peradilan. Di sana nanti baru dibuktikan apakah dalil tersangka yang benar atau audit BPKP. Makanya kasus ini harus didorong sampai ke pengadilan,” jelasnya.

Ansar juga ingin mengingatkan, agar dalam proses sidik ulang, penyidik tidak terlalu lama mengulur waktu. Penyidik harus segera menerbitkan sprindik baru, lalu menetapkan tersangka

“Setelah itu ya selanjutnya harus ditahan. Ini penting kami ingatkan ke penyidik. Jangan sampai diulur-ulur,” imbuhnya.

Sebelumnya PN Makassar menyatakan penetapan tiga tersangka, masing-masing I selaku mantan Kepala Dishub Sulsel, MII anggota DPRD Jeneponto serta GK yang merupakan direktur perusahaan.

PN Makassar menyatakan, penetapan tersangka ketiganya berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/59.C/ VI/2022/Ditreskrimsus tertanggal 24 Juni 2022 tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Disebutkan dalam petitum permohonan:

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan penyidikan laporan polisi nomor LPA/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak sah

3. Menyatakan penetapan tersangka atas nama saudara Muhammad Islam Iskandar berdasarkan surat ketetapan nomor; S.Tap/59.C/VI/2022/Ditreskrimsus tentang penetapan tersangka tertanggal 24 Juni 2022 tidak sah dengan segala akibat hukumnya

4. Memerintahkan termohon (Ditreskrimsus Polda Sulsel) menghentikan penyidikan nomor; LPA/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019.

5. Menyatakan LPA/250/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara.

6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

Terpisah, Kasubdit Tipidkor Polda Sulsel Kompol Fadli yang dikonfirmasi via telepon mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan penyidikan kasus itu. Fadli beralasan, putusan praperadilan hanya bersifat uji formil.

“Jadi kasusnya tetap lanjut. Kita akan sidik ulang. Praperadilan kan uji formil saja. Tak menghentikan perkara,” jelasnya.

Ditanya soal kapan sidik ulang akan dimulai, Fadli mengaku akan ada waktunya. “Akan ada waktunya. Teman teman tunggu saja,” ucapnya.

Namun Fadli menolak berspekulasi soal dilakukan penahanan terhadap tersangka nantinya. “Kan saya sudah bilang tunggu nantilah. Kita info ke media kok,” imbuhnya.

Editor: Ariel

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending

Copyright © 2015 makassartoday.com. All Right Reserved.