RKUHP Disahkan, Pemerintah Persilahkan Gugat ke MK

Makassartoday.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).⁠
⁠
Setelah ketok palu, KUHP akan diserahkan kepada pemerintah untuk ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Akan ada pemberian nomor untuk masuk ke dalam lembar negara. Masa transisi undang-undang baru ini akan berjalan selama tiga tahun.⁠
⁠
Sejak mulai dibahas satu dekade lalu, RKUHP sudah sering mendapat penolakan masyarakat. Salah satu pemicu demonstrasi mahasiswa lintas kota pada 2019 adalah pasal-pasal problematis di RKUHP tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui draf akhir RKUHP tidak bisa memuaskan semua pihak.⁠
⁠
“Perbedaan pendapat sah-sah saja. Kalau pada akhirnya [tetap tidak setuju], nanti saya mohon gugat saja di MK,” ujar Yasonna, dilansir dari VICE.com, Selasa (6/12/2022).

Pemerintah menganggap KUHP baru ini aturan pidana yang akhirnya memuat nilai-nilai “khas Indonesia”, bukan lagi peninggalan Belanda.⁠
⁠
Sehari sebelum pengesahan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Pengacara Publik LBH Jakarta, Citra Referandum, mengatakan selain masih banyak pasal bermasalah, pengesahan berjalan tidak transparan. Draft akhir baru bisa dibuka dua hari sebelum pengesahan.⁠
⁠
Setelah pengesahan, Citra dan unsur masyarakat lainnya masih berfokus pada aksi protes untuk menolak pasal-pasal yang bermasalah.

“Kami masih percaya dengan kekuatan masyarakat untuk menyatakan ketidaksepakatannya, bisa berdampak [besar] sebetulnya,” kata Citra kepada VICE.⁠
⁠
Pemerintah dan DPR perlu menghargai dan mempertimbangkan aksi protes dari masyarakat. Sebelumnya, pernah ada undang-undang atau aturan yang sudah disahkan, namun lantaran aksi protes berjalan masif, akhirnya ada pembatalan. Sehingga masih ada peluang agar pasal bermasalah di KUHP bisa dibahas ulang.⁠

Sumber: Vice.com⁠