ACC Sulawesi: 52 Kasus Korupsi Tahap Penyidikan Jalan di Tempat

Makassartoday.com, Makassar – Lambaga Anti Corruption Committee (AAC) Sulawesi merilis jumlah kasus korupsi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022, tidak jelas alias alias jalan di tempat.

Dari catatan ACC Sulawesi terdapat 52 kasus korupsi mandek yang telah masuk dalam tahap penyidikan. Kasus korupsi madek tersebut terdiri dari 4 kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, 23 kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulsel, 10 kasus di Polda Sulsel dan 15 kasus di Kepolisian Resort (Polres) se-Sulsel.

Sementara untuk di tingkat penyelidikan pada tahun 2022 mencapai 96 kasus, terdiri dari 25 kasus di Kejati Sulsel, 26 kasus di Kejari se-Sulsel, 19 kasus di Polda Sulsel dan 26 kasus di Polres se-Sulsel.

Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi, Hamka mengatakan, Kejari se-Sulawesi Selatan, pihaknya memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi yang selama satu tahun yang ditangani aparat penegak hukum guna mendorong transparansi dan keterbukaan data penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani tersebut. Hamka juga mengatakan, kinerja aparat penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi sejauh ini masih sangat rendah.

“Banyak kasus korupsi yang hanya semangat diawal namun penanganannya tidak jelas dan
akhirnya mandek,” kata Hamka dalam ekspose akhir tahun ACC Sulawesi di Makassar, Rabu (4/1/2022).

Selain kasus mandek, ACC Sulawesi juga mencatat nilai kerugian negara akibat kasus korupsi sepanjang tahun 2022 di Sulsel telah mencapai Rp86,3 miliar.

Nilai kerugiantersebut, kata Hamka meningkat dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021sebesar Rp58, 5 miliar dari 99 perkara dan Rp59,17 miliar dari 80 perkara di tahun 2020 .

“Dari 144 perkara korupsi tahun 2022 di Sulsel, 55 kasus diantaranya diproses ke persidangan dengan jumlah terdakwa mencapai 121 orang,” terangnya.

Adapun trend aktor korupsi tahun 2022 yang dicatat ACC Sulawesi didominasi oleh pihak swasta sebanyak 36 orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) 41 orang dan Kepala Desa 15 orang. Kasus korupsi tahun 2022 di Sulsel, kata Hamka, terbasar di sektor pengelolaan Dana Desa serta Infrastruktur.

Melihat kondisi tersebut, ACC Sulawesi mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai berikut:

1. Peran Gubernur Sulsel dan seluruh kepala daerah di sulsel sangat diharapkan menjadi pengawal penggunaan anggaran yang berbasis pembangunan dan berkeadilan.

2. Pimpinan kepala daerah untuk memperketat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap proyek infrastruktur di level provinsl, kabupaten dan kota se-Sulsel.

3. Gubernur dan bupati di Sulsel perlu mengambil langkah konkrit dan terukur untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis dalam penggunaan dana desa.

4. Kepada seluruh kepala desa untuk menggunakan dana desa untuk selalu berpedoman pada prinsip transparansi & akuntabilitas.

5. Penindakan kasus korupsi oleh aph harus dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

6. APH harus menyampaikan informasi terkait penanganan perkara secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Hakim harus menjadikan kasus korupsi sebagai extra ordinary crime.

Editor: Ariel