Makassartoday.com, Makassar – Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa – Rezki Mulfiati Lutfi, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan Ketua RT/RW. Pasangan berakronim Sehati ini akan menaikkan insentif RT/RW hingga Rp2 juta per bulan, sebagai upaya memperkuat efektivitas pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Seto menjelaskan bahwa peran RT/RW sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu tugas utama mereka adalah memastikan akurasi data penduduk, termasuk pengawasan terhadap data warga miskin.
“RT/RW akan menjadi pengawas kebijakan penggratisan iuran sampah yang akan kami terapkan. Insentif yang lebih besar adalah bentuk apresiasi kami atas kerja mereka di wilayahnya masing-masing,” kata Seto yang lahir 40 tahun lalu, pada Rabu (18/9/2024).
Mantan Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini optimis bahwa rencana tersebut dapat direalisasikan, karena proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar diperkirakan mampu mencapai Rp2 triliun di tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh kebijakan pemerintah pusat terkait penyerahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, di mana 70 persen akan dikelola oleh kabupaten/kota, sementara 30 persen oleh provinsi.
“Kami percaya dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor, PAD Kota Makassar bisa mencapai Rp2 triliun. Selain itu, kami akan mengimplementasikan digitalisasi menyeluruh untuk menutup kebocoran PAD, termasuk di sektor parkir dan pajak restoran,” tambah Seto.
Sebagai bagian dari program digitalisasi, Seto juga menyebutkan bahwa pengelolaan parkir akan dilakukan secara digital, yang diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, ia berkomitmen akan merasionalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan sistem zonasi yang diterapkan.
Juru bicara Sehati, Iwan Garuda, menambahkan bahwa pengelolaan RT/RW selama ini kurang optimal karena sistem penunjukan yang dipolitisasi. Ia menyarankan agar proses pemilihan RT/RW dilakukan secara demokratis oleh warga.
“RT/RW selama ini ditunjuk langsung dan seringkali dipolitisasi, sehingga kinerja mereka tidak maksimal. Ada sembilan indikator yang seharusnya dipakai dalam penunjukan, tapi tidak diterapkan. RT/RW seharusnya dipilih rakyat secara langsung,” ungkapnya.
Iwan menegaskan bahwa reformasi pada sektor RT/RW serta sistem digitalisasi akan menjadikan pelayanan masyarakat di Makassar lebih baik, transparan, dan adil.
(**)
