Makassartoday.com, Makassar – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PK5) Anjungan Losari menagih janji Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait rencana relokasi.
Hal itu disampaikan perwakilan PK5 Anjungan Losari bernama Suryani, usai pihaknya mendapat penolakan berjualan di area Anjungn Losari pada Minggu (7/9/2025), pagi.
Disebutkan sejak awal Juli 2025, PK5 Anjungan Losari dilarang menjual oleh Satpol PP Pemkot Makassar. Pihaknya lalu memutuskan untuk berjualan pada Minggu pagi dengan alasan tidak adanya kejelasan pihak Pemkot Makassar terkait janji relokasi.
“Kami pedagang dilarang sudah dari awal Juli 2025 dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Sementara kami hanya berjualan dan mencari rejeki 4 jam dalam 1x seminggu, sehingga minggu ini kami semua pedagang memutuskan untuk menjual paksa akibat tidak adanya solusi yang diberikan kepada kami,” keluhnya.
Pihak PK5 juga sebelumnya sejak telah melakukan berbagai upaya dalam meminta kejelasan mengenai larangan berjualan di area Anjungan Losari, baik melalui persuratan ke kantor UPTD, menyurat ke kantor Dispar, Balaikota,hingga ke DPRD Makassar.
“Semua sudah kami tempuh sampai kami niat melakukan RDP (rapat dengar pendapat) DPRD Kota Makassar sebelum dibakar dalam aksi demo, memang kami sempat bertemu dengan bapak Wali Kota (Munafri Arifuddin) di pertengahan bulan Juli, itupun karena kami demo,” ucap Suryani.
Adapun hasil pertemuan itu, sambungnya, PK5 dijanjikan dua pekan untuk dicarikan tempat baru (relokasi), namun hingga September ini tidak ada kejelasan mengenai janji tersebut.
“Dari sejak pertemuan itu pula pak Wali Kota selalu menghindar dan susah untuk ditemui untuk dimintai kejelasan alasan kenapa kami dilarang dan ditagih janjinya,” katanya.
Sekedar diketahui, PK5 Anjungan Losari selama ini tidak berjualan secara gratis. Mereka menyewa lahan area Anjungan Losari layaknya EO ke pihak UPTD sesuai dengan PERDA No. 1 tahun 2024.
“Jadi kami pedagang Pantai Losari sekaligus rakyat Indonesia sudah sangat lelah menunggu ketidakjelasan dan dijanji-janji palsu oleh pemerintah,” sambungnya.
Suryani mewakili pihak PK5, juga menegaskan, upaya paksa masuk berjualan kembali atas dasar memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sangat bersyukur karena PK5 menjadi warga negara mandiri dan membantu pendapatan daerah melalui penyewaan lahan.
“Berjualan tidak gratis serta tidak bergantung pada pemerintah dalam mencari rejeki. Dan seharusnya pemerintah memberikan tempat/wadah yang lebih baik. Ini yang ada kami dimatikan rejekinya pedagang minggu pagi Panlos Makassar walikotamakassar,” tegasnya.
