Salah satu fokus utama yang ditekankan Munafri adalah penurunan angka stunting dan penguatan data lapangan. Menurutnya, lurah adalah pihak yang paling memahami persoalan di wilayahnya, termasuk data warga dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Lurah ini sebenarnya yang paling tahu persoalan yang ada di wilayah, termasuk data-data stunting. Dalam proses intervensi, lurah harus memberikan data yang akurat. Mereka adalah ujung tombak pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, lurah juga diharapkan mampu mengonsolidasikan masyarakat agar program-program pemerintah, seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan pengangguran, dan pengendalian TBC, bisa berjalan efektif.
Munafri menekankan bahwa penanganan persoalan kota tidak bisa dilakukan sendiri. Pemkot Makassar akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian dan TNI.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan dalam satu hari. Butuh tahapan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kepolisian, TNI, dan masyarakat sendiri,” urainya.
Selain pejabat kelurahan dan SKPD, Munafri mengungkapkan bahwa penataan juga akan dilakukan di level camat serta jabatan lain seperti sekretaris camat (sekcam) dan sekretaris lurah (seklur). Namun, ia menyebut prosesnya masih dalam tahap pemetaan.
“Kami belum memotret secara detail untuk camat. Setelah ini kita akan melihat komposisi yang ada, termasuk untuk perusda, yang akan menjadi tahap berikutnya,” ucapnya.
Munafri mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak mudah. Ia menekankan agar pejabat yang dilantik segera bekerja maksimal.
“Masalah harus dicari akar penyebabnya agar tidak terulang. Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga semangat pengabdian dan terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,” tutupnya.
