Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 bukan untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, melainkan sebagai alat ukur atas kinerja pemerintahan selama ini.
“Ukuran ini akan memberikan kita gambaran seperti apa model dan business model yang akan kita lakukan ke depan,” jelasnya.
“Mungkin nanti akan ada yang protes, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya ingin sampaikan, ini bukan final, ini adalah landasan untuk kita berpikir dan bekerja lebih baik lagi,” lanjut Appi.
Ia menekankan bahwa refleksi dan hasil survei tersebut menjadi pijakan penting untuk memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, banyak hal penting yang perlu dicermati dan ditelaah secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, Munafri meminta seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.
“Saya harap pagi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai, karena banyak sekali hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Acara ini benar-benar penting,” tegasnya.
Munafri menambahkan, refleksi akhir tahun bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga ruang pembelajaran agar seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menilai, masih minimnya inovasi yang lahir dari sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut refleksi akhir tahun menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menentukan langkah lanjutan ke depan.
“Ini kesempatan kita untuk melihat apa yang kurang. Ini proses yang harus kita laksanakan secara bersama-sama,” tutupnya.
Dalam momentum Refleksi Akhir Tahun 2025, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya evaluasi kolektif sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan Kota Makassar.
