Makassartoday.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi wajah kota. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar Tahun 2027 di Hotel Claro, Kamis (5/3/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur yang akrab disapa ASS ini secara khusus mengapresiasi keberanian Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan dan trotoar.
”Saya mengapresiasi Pak Wali Kota sudah melakukan penertiban di bahu jalan dan trotoar. Kita kerja sama dalam penataan UMKM,” ujar Andi Sudirman.
Solusi untuk PKL: Penertiban Tanpa Mematikan Ekonomi
Andi Sudirman menekankan bahwa pemberian Surat Peringatan (SP) kepada lapak liar adalah langkah prosedural yang benar demi ketertiban umum. Namun, ia memastikan pemerintah tidak sekadar menggusur. Pemprov Sulsel berkomitmen menyediakan solusi konkret berupa penyediaan lahan khusus bagi para pelaku usaha.
”Saya tidak bisa menyalahkan Wali Kota karena saya juga ingin ada penataan. Jadi, ada tanah yang kita siapkan untuk UMKM,” lanjutnya.
Makassar Masuk Prioritas Nasional Pengelolaan Sampah
Selain masalah tata kota, persoalan lingkungan menjadi sorotan utama. Andi Sudirman mengungkapkan bahwa Makassar terpilih menjadi salah satu dari sembilan kota di Indonesia yang mendapatkan program pembangunan sistem pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Mengingat pesan langsung dari Presiden RI terkait isu persampahan, Gubernur meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar bergerak cepat memenuhi seluruh dokumen persyaratan (readiness criteria).
”Masyarakat kita sudah harus dibiasakan kampanye pemilahan sampah berbasis warna. Hijau untuk organik, kuning untuk jenis tertentu, dan merah untuk sampah berbahaya. Ini sudah diterapkan di negara maju dan kita harus mulai,” tegas adik Menteri Pertanian ini.
Penyokong 30 Persen Ekonomi Sulsel
Alasan kuat di balik besarnya dukungan Pemprov ke Makassar adalah peran vital kota ini sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan perputaran ekonomi mencapai 30 persen dari total ekonomi Sulawesi Selatan, pembangunan Makassar menjadi harga mati.
”Karena hampir 30 persen sentra ekonomi ada di Makassar, maka tidak boleh saya tinggalkan Makassar dalam hal pembangunan. Kami siap membantu Wali Kota menata kawasan kumuh ke depan,” pungkasnya.
