Makassartoday.com, Makassar – Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2026 diramaikan ambisi Kaesang Pangarep bangun mesin partai akar rumput hingga RT/RW seluruh Indonesia.
Pidato Ketua Umum PSI itu soroti pengorganisasian offline plus medsos. Tapi di Makassar, ambisi politik dan bisnis malah kubur ribuan pohon kota lewat pemaku paksa spanduk dan banner.
Achmad Yusran, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Makassar, memprotes sikap pemerintah kota yang dinilai melakukan pembiaran.
Menurutnya, Edaran larangan Pemaku Pohon yang terbit Maret 2025 nol implementasi. Pelaku berafiliasi politik-bisnis kebal hukum. Pohon penghijauan jadi korban pemakaman massal,” tegasnya Minggu (1/2/2026).
Pemaku rusak jaringan vital, ganggu fotosintesis, percepat kematian. Data FKH catat ribuan pohon di RTH berisiko.
Camat-lurah diinstruksikan sanksi, tapi tindakan di lapangan pincang. Mirip kasus tol Pettarani 2018 dan Taman Macan 2023, kini tambah kampanye politik-reklame ilegal.
Yusran tuntut moratorium dan tanam ulang rasio 1 : 10. Ia kaitkan dengan Rakernas PSI sebagai “briefing operasi”, bukan rapat program rakyat. “Makassar direduksi jadi node kendali. Taktik, lemahkan perlawanan tanpa represi, komersialkan aktivisme, tameng anak muda, cetak elite jinak,” sindirnya.
FKH serukan warga lapor ke DLH-lurah, tanam massal. “Jangan jadikan Makassar lab elite yang kubur hijau. Lingkungan bukan wacana rakernas atau spanduk pembunuh pohon,” ajak Yusran.
Ambisi PSI genjot akar rumput demokrasi, tapi abaikan lingkungan? Makassar tunjukkan paradoks, politik ekspansi vs otonomi kritik warga. Akankah hijau kota selamat dari spanduk politik?
(**)
