Beranda » Metro » Ekonomi Makassar Tembus 7,04 Persen, Fraksi PKS DPRD Apresiasi Kinerja Pemkot di APBD Perubahan 2026

Metro

Ekonomi Makassar Tembus 7,04 Persen, Fraksi PKS DPRD Apresiasi Kinerja Pemkot di APBD Perubahan 2026

3 jam yang lalu

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Makassartoday.com, Makassar — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif hingga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Hartono mengungkapkan, berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan per 15 September 2026, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year (y-on-y) pada Triwulan I dan melesat jadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026. Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 mencapai 6,84 persen, melampaui target RPJMD sebesar 6,43 persen.

“Capaian ini menunjukkan deviasi positif yang signifikan dan memberikan kontribusi hingga 15,25 persen terhadap PDRB Pulau Sulawesi. Kami memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin atas akselerasi kinerja ekonomi ini,” ujar Hartono saat membacakan pandangan tertulis fraksi.

Dorong 5 Agenda Utama dan Catatan Belanja Modal

Meski memberikan pujian, Fraksi PKS menegaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, PKS mengusung lima agenda utama:

Memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Mengendalikan belanja operasi sekaligus melindungi belanja produktif.
Memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian masalah perkotaan.
Memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kelompok rentan.
Memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang terukur.

“Keberhasilan ekonomi ini harus nyata dirasakan warga: banjir dan genangan berkurang, jalan serta drainase membaik, akses air bersih meluas, masalah sampah tertangani, serta UMKM semakin kuat,” tegas Hartono.

Selain itu, PKS memberikan catatan kritis terkait pergeseran anggaran. Belanja operasi dalam APBD Perubahan 2026 tercatat naik sekitar Rp146 miliar (3,49 persen) menjadi Rp4,33 triliun. Sebaliknya, belanja modal justru turun Rp55 miliar (5,68 persen) menjadi Rp919 miliar.

PKS meminta Pemkot Makassar menjelaskan dasar penentuan prioritas tersebut, mengingat aspirasi warga saat reses—seperti di wilayah Bangkala—masih mendesak pembenahan infrastruktur dasar, drainase, hingga penanganan banjir. PKS juga menanyakan penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi memulihkannya hingga akhir tahun.

Lanjut ke Pembahasan Pansus

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan setuju agar Ranperda Perubahan APBD TA 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Pembahasan lanjutan ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan anggaran yang presisi, tepat sasaran bagi kebutuhan warga, sekaligus menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.