Ikuti Kami

light_mode
light_mode
Breaking News
Trending Tags
Beranda » Metro » Jawaban Appi atas Pandangan Fraksi DPRD Makassar terkait APBD-P 2026: OPD Jangan Tumpuk Proyek di Akhir Tahun

Jawaban Appi atas Pandangan Fraksi DPRD Makassar terkait APBD-P 2026: OPD Jangan Tumpuk Proyek di Akhir Tahun

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassartoday.com, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghentikan kebiasaan menumpuk pelaksanaan program dan pencairan anggaran di akhir tahun.
Sinyal bahaya terkait serapan anggaran “Sistem Kebut Semalam” (SKS) itu disampaikan Munafri saat merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) TA 2026 dalam Rapat Paripurna di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).Munafri menilai, penumpukan kegiatan menjelang tutup tahun tak hanya mengganggu siklus keuangan daerah, tetapi juga berpotensi merusak kualitas pengerjaan proyek fisik maupun pelayanan publik bagi warga Makassar.

“Pelaksanaan program dan anggaran terus dikawal bersama sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun. Pemerintah Kota Makassar akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran,” tegas Munafri di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Ia menegaskan, penyesuaian belanja dalam P-APBD 2026 ini dilakukan murni untuk menyaring kegiatan mana yang benar-benar siap dieksekusi secara teknis dan finansial, bukan sekadar memindahkan angka anggaran di atas kertas.

“Efisiensi belanja tidak mengurangi pelayanan masyarakat. Pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan kegiatan yang memiliki kesiapan dampak langsung (jadi prioritas),” terangnya.

Munafri pun mengingatkan bawahannya bahwa indikator keberhasilan penggunaan anggaran daerah tidak lagi diukur dari seberapa cepat anggaran dihabiskan menjelang Desember, melainkan dari manfaat nyata yang sampai ke masyarakat.

“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” cetusnya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa proses pembahasan P-APBD 2026 harus dikawal secara terbuka dan terukur agar tidak menjadi celah bagi program-program yang tidak tepat sasaran.

“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran ini,” ujar Aliyah.

 

  • person
Bagikan Threads
expand_less